BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

KESEHATAN

11653 Pasangan Usia Subur Sleman Belum KB

Jumat, 2 November 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 1 November 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita kesehatan terbaru →

Bernas.id – Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Berencana (P3AP2KB), Kabupaten Sleman melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat media massa untuk dukungan program Keluarga Berencana.

Kepala Dinas P3AP2KB Sleman, dr Mafilindati Nuraini, MKes mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan dukungan dari media massa dan kelompok masyarakat. “Hari ini kita melakukan pertemuan dgn kelompok masyarakat dan media massa terkait dukungan terhadap dukungan program KB dan keluarga. Saat ini kita berharap bahwa pembangunan KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga-red) mendapatkan dukungan dari seluruh pihak terkait karena di Kabupaten Sleman,” ujarnya di Ruang Unit I Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 2 November 2018.

“Saat ini, masih ada garapan angka anmednit (pasangan usia subur yang belum ikut KB-red) 10 persen. Mereka menunda karena sudah punya anak satu.

Mereka tidak ingin anak lagi, tapi tanpa kontrasepsi,” imbuhnya.

Dengan adanya kegiatan ini, dr Mafilindati mengharapkan adanya edukasi komunikasi dan informasi ke masyarakat agar bisa mengikuti program kontrasepsi jangka panjang. “10 persen relatif tidak tinggi. Kami berusaha meraih angka terbaik, seharusnya sekitar 5 persen saja. Jadi, kita ingin kepesertaan KB lebih optimal.

Untuk jangka panjang, tidak lebih tinggi dari pendek. Masih banyak yang sistem pil dan suntik. Harapan kami yang jangka panjang seperti IUD, MOW bisa lebih meningkat,” tuturnya.

Ia menjelaskan kendala yang terjadi selama ini karena kemauan dari para pasangan usia subur (pus) itu. “Aksesibilitas alat kontrasepsi di Sleman itu banyak dan merata.

Bahkan kami sudah meningkatkan kerjasama dengan BPJS dan Faskes. Tahun kemarin mulai kini kita optimalkan. Semua yang JKN dan BPJS bisa mengakses pelayanan secara gratis,” bebernya.

“Pelayanan MOP (vasektomi pria-red) dan MOW (tubektomi-red) dengan skema rujukan BPJS di RSUD Prambanan dan RS Sadewa, 14 rumah sakit lainnya.

Ini baru Sleman yang melaksanakan. Peserta JKN bisa memanfaatkan dengan pelayanan gratis untuk KB,” imbuhnya.

Dampaknya dari angka 10 persen, menurut dr Mafilindati relatif cukup tinggi dan menimbulkan kekhawatiran karena angka kelahiran menjadi cukup tinggi dan memicu dampak lain seperti angka kematian ibu dan bayi dan itu juga terkait kontrasepsi.

“Untuk KB pria masih sangat kecil.l, di bawah satu persen. MOW sekitar 1 persen, masih rendah.

Kami berharap media massa bisa membantu untuk menambah informasi terkait penggunaan kontrasepsi, sebab mereka masih ketakutan karena ada tindakan operaai.

Tapi saat ini sudah canggih, mereka tidak tahu saja. Jadi, tidak semengerikan itu.

Perlu diberikan informasi,” pungkasnya.

Diketahui, peserta KB Pria aktif sampai September 2018 berjumlah 11.653 atau 10,65 persen. Sedangkan untuk MOP (vasektomi), di bawah 1 persen, yaitu 0,65 atau 711 orang dan untuk WOM (tubektomi) berjumlaj 5615 atau 5,13 persen. (jat)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita KesehatanPilar Kesehatan