SLEMAN, BERNAS.id – Bernas.id- Pemerintah Kabupaten Sleman optimis akan mencapai target terkait realisasi capaian pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018.
Kabid Penagihan dan Pengembangan, Badan Keuangan Anggaran Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Kusniyati SE MM mengatakan bahwa realisasi capaian pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 98,10 persen dari target Rp72 milyar.
“Alhamdulillah, kerja kami sampai akhir bulan Oktober, kita sudah di atas angka 90 persen. Di akhir tahun, prediksi sudah mencapai target,” katanya dalam kegiatan pelaporan pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di RM Jimbaran, Jl Damai, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 31 Oktober 2018
Kusniyati menyatakan PBB sudah hampir mencapai angka 72 milyar. Saat ini, PBB sudah masuk sebesar Rp70,6 milyar.
Tahun 2018 ini, sudah 410 dusun, 16 desa, dan 3 kecamatan yang lunas PBB per 30 September. Nantinya, untuk target tahun 2019, target PBB Pemerintah Kabupaten Sleman akan naik menjadi Rp74 milyar.
Sedangkan, Sri Purnomo, Bupati Sleman mengatakan meski Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki waktu 2 bulan lagi untuk mencapai target PBB, dirinya mengaku optimis target PBB itu akan terpenuhi dan terlewati.
“Jemput bola PBB yang dilakukan ke dusun-dusun sangat membantu dalam pencapaian ini. Hasil dari pengumpulan pajak nantinya akan diimplementasikan dalam pembangunan,” katanya.
Terkait, Pajak Kendaraan Bermotor yang masuk ke Provinsi dan apakah Sleman tidak dirugikan karena pemilik kendaraan bermotor itu terbanyak di Sleman, ia menjawab bahwa ada unsur keadilan dalam bagi hasil di sana sehingga tidak perlu khawatir.
Ia justru memantau kendaraan-kendaraan besar dengan nomor kendaraan luar kota yang banyak beroperasi di Kabupaten Sleman untuk dicarikan solusinya agar bagaimana mereka bisa menggunakan nomor kendaraan AB.
“Kalau usahanya permanen, kendaraan harus memakai plat AB, tukasnya.
Sementara itu, Kepala BKAD, Hardo Kiswaya juga menyampaikan bahwa target PBB tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sleman target 2018 yakin bisa terlampau dengan baik sesuai target.
“Angka sudah di atas angka 90%.
Sudah aman,” ucapnya.
Untuk itu, Hardo menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diamankan dan dijaga karena akan memengaruhi keamanan APBD, sebab kalau meleset, nanti akan merepotkan pemerintah daerah.
Hardo pun bertekad akan terus meningkatkan sosialisasi komitmen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian membayar pajak. (jat)