Bernas.id?Lokakarya tata kelola pembangunan kota dan kabupaten inklusif yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Jogja, Selasa (23/10/2018) diharapkan dapat membentuk kota atau kabupaten inklusif baru. Ini diharapkan tidak hanya sebatas jargon inklusif.
Project Manager Program Peduli Pilar Disabilitas Pusat Rehabilitasi Yakkum, Rani Ayu Hapsari mengungkapkan pembangunan Kota Kabupaten Inklusif sudah diinisiasi 10 Kota/Kabupaten, yaitu Bone, Gowa, Klaten, Sleman, Kulonprogo, Situbondo, Sukoharjo, Sumba, Sumba Barat, Jogja.
Dengan kegiatan ini pula diharapkan dapat diketahui praktek baik apa yang sudah dilakukan di Kota/Kabupaten tersebut dan apa yang masih perlu dibenahi. Diharapkan ini nantinya mampu menjadi contoh untuk pembelajaran daerah lain.
Untuk diwilayah DIY sendiri Rani mengatakan sudah ada Kota Jogja, Sleman dan Kulon Progo yang sudah memenuhi kriteria inklusif.
Pada tingkat desa dari Kabupaten/Kota tersebut sudah dapat mewadahi penyandang disabilitas.
?Yang sudah ada itu dapat menjadi percontohan dan nantinya wilayah lain dapat mereplikasi. Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah itu sebenarnya bisa menjadi payung hukum, daerah bisa mengembangkan inovasi untuk teman-teman disabilitas,? kata Rani, Selasa (23/10/2018).
Saat ini menurutnya yang harus diperhatikan pengawasan ketika sudah ada UU Disabilitas yaitu UU No.8/2016 apakah sudah menjamin pemenuhan hak disabilitas atau belum. Termasuk dalam masalah kesempatan kerja dan pendidikan, yang dirasa banyak sekolah menyebut inklusif namun pada prakteknya belum terlihat.
?Undang-undang itu implementasinya harus dikawal,? ujarnya.
Sementara itu Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kementerian Koordinator Pembangunana Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ade Rustama mengungkapkan UU yang sudah ada tersebut sudah menjadi isu lintas sektor, sudah banyak Kementrian lembaga konsen isu disabilitas.
?Dengan adanya otonomi daerah , titik tumpu daerah untuk melakukan praktek baik,? ujarnya.
Ia meneruskan, dalam kota inklusi ada beberapa kunci pentingnya, persoalan akses, persoalan ruang partisipasi, kemudian tidak diskriminasi.
Menurutnya memang sudah ada kota dan kabupaten yang bergerak kearah situ.
Ia berpendapat, inklusi tidak hanya masalah fisik tetapi juga non fisik, bagaimana perlakuan masyarakat terhadap disabilitas. Penting memahamkan khususnya para pengambil kebijakan agar menyusun kebijakan itu memperhitungkan dimensi disabilitas. Kendala saat ini banyak yang berpikir untuk fasilitas disabilitas tersebut membutuhkan biaya yang mahal, padahal jika itu nyaman digunakan disablitas, dipastikan akan nyaman juga digunakan masyarakat umum. (den)