Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Bantahan Atas Pendapat JPW atas Penolakan PP No.43 Tahun 2018

Oleh: Redaksi Bernas•18 Oktober 2018
Bantahan Atas Pendapat JPW atas Penolakan PP No.43 Tahun 2018
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Jokowi diserang jogja police watch..."

🗓️ Dipublikasikan pada 18 Oktober 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

Bernas.id – Tim Pembela Jokowi (TPJ) DIY menganggap penanganan korupsi tentunya tidak dapat dilakukan sendirian oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangatlah dibutuhkan, baik dalam ranah pencegahan maupun dalam ranah penegakan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 (PP No 71 Tahun 2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 (PP No 43 Tahun 2018) dinilai sudah tepat.

Advokat dan Ketua Tim Pembela Jokowi (TPJ) DIY Erlan Nopri menyebut, penggantian PP No 71 Tahun 2000 dengan PP No 43 Tahun 2018 sesungguhnya merupakan upaya untuk lebih menyesuaikan peraturan teknis dengan kebutuhan di masa kini serta lebih memperjelas tata cara dan prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat dalam berpartisipasi serta berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan Jogja Police Watch (JPW) yang meminta presiden untuk mencabut PP No 43 Tahun 2018 tersebut dinilai tidak tepat.

Berdasarkan berita dari Bernas.id yang dipublish pada tanggal 14 Oktober 2018, ia menyebut Koordinator Pengurus Harian JPW menyampaikan beberapa alasan mengapa JPW meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP tersebut diantaranya:
Rawan terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh penegak hukum/institusi penegak hukum apabila ada oknum penegak hukum yang terlibat.
Rawan terjadinya intimidasi dan laporan balik atas diri pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik dikarenakan identitas pelapor dapat diketahui.

Rawannya PP ini disalahgunakan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan fasilitas pelaporan ini untuk memeras orang yang diduga terlibat dalam sautu tindak pidana korupsi.

“Dari ketiga alasan yang dikemukakan diatas saya sepenuhnya tidak setuju. Ketidaksetujuan tersebut setidaknya dituangkan dalam beberapa argumen,” ujarnya Jumat (19/10/2018). 

Ia memaparkan, yang pertama, kekhawatiran akan terjadinya abuse of power sesungguhnya bukanlah argumen yang beralasan. Kekhawatiran ini juga sebenarnya adalah bentuk ketidakpercayaan dari JPW atas kredibilitas penegak hukum. 

“Hal inilah yang seharusnya dihindari oleh masyarakat.

Penegak hukum tidak akan dapat bekerja maksimal.

Selain itu mekanisme pengaduan dan pelaporan ini sesungguhnya bukan hal yang baru, dalam hukum pidana ada beberapa delik yang masuk dalam kategori delik aduan dimana teradu atau terlapor tidak menutup kemungkinan juga merupakan oknum penegak hukum, tetapi hal tersebut selama ini tidak banyak menimbulkan masalah.

Maka sejatinya kekhawatiran akan terjadinya abuse of power tidak dapat diterima jika dijadikan salah satu alasan untuk mencabut PP ini,” katanya.

Yang kedua, syarat pencantuman identitas lengkap dalam laporan termasuk melampirkan identitas diri menurutnya sesungguhnya adalah bentuk edukasi pemerintah kepada masyarakat untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang disampaikannya baik laporan, saran maupun pencarian informasi.

Dengan dicantumkannya identitas tentu si empunya identitas menurutnya akan menjaga nama baiknya sendiri dengan memberikan keterangan dan laporan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga laporan yang diterima oleh penegak hukum bukanlah laporan kosong yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Terkait dengan ketakutan atas intimidasi dan pelaporan balik terkait dengan laporan atau informasi yang diberikan pelapor kepada penegak hukum, sesungguhnya dalam penjelasan PP tersebut telah tertulis dalam penjelasan pasal 12 bahwa pelapor akan dijamin rasa amannya serta dijamin kerahasiaan identitasnya bahkan penegak hukum harus memberikan perlindungan fisik apabila memang benar-benar dibutuhkan.

Selain itu dalam pasal 12 PP tersebut juga dijelaskan kemungkinan pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal melakuakan perlindungan terhadap pelapor dan/atau saksi dari dugaan adanya tindak pidana korupsi.

“Sehingga ketakutan akan munculnya intimidasai dan pelaporan balik oleh terlapor dengan tuduhan pencemaran nama baik bukanlah hal yang beralasan, melainkan hanyalah ketakukan pribadi saja,” tegasnya.

Selanjutnya, ia meneruskan, yang ketiga, PP ini mengatur tentang tata cara dari bentuk partisipasi masyarakat atau mengatur tentang hal teknis dari keterlibatan masyarakat. Termasuk didalamnya proses pelaporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh JPW digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memeras orang-orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Hal seperti ini menurutnya sesungguhnya bisa terjadi disemua jenis tindak pidana dan tidak hanya dalam kasus korupsi.

“Sehingga kekhawatiran tersebut bukanlah kekhawatiran yang beralasan. Karena pada akhirnya apabila kasus pemerasan tersebut benar-benar terjadi korban pemerasan dapat melaporkan kepada pihak penegak hukum,” sambungnya.

Ia menegaskan, sesungguhnya semangat yang diusung oleh PP No 43 Tahun 2018 ini adalah semangat untuk memberantas korupsi yang sudah membudaya di Indonesia secara bersama-sama hingga keakar-akarnya. Pemerintah dalam hal ini melalui institusi penegak hukumnya bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi baik dalam ranah pencegahan maupaun ranah penegakan hukum.

Sehingga diharapkan dengan terlibatnya masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini, permasalahan korupsi dapat terselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. 

“Dan pada akhirnya pendapat yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP ini merupakan tuntutan yang tidak beralasan, dan justru berpeluan menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.” (den)

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Bantahan Atas Pendapat JPW atas Penolakan PP No.43 Tahun 2018?

Jokowi diserang jogja police watch...

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Bantahan Atas Pendapat JPW atas Penolakan PP No.43 Tahun 2018”

R
Redaksi Bernas
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem