Bernas.id – Hery Sutopo, Kepala Satpol PP Sleman sosialisasikan Sleman Menjaga yang memiliki basis di akar rumput bernama Jaga Warga. Inovasi ini merupakan sebuah sinergi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
“Artinya, secara filosofis warga masyarakat Sleman menjaga Kabupaten Sleman dan sebaliknya, Kabupaten Sleman menjaga warga masyarakat masyarakat Sleman agar senantiasa tercipta suasana kondusif,” kata Hery di jumpa pers Ruang Rapat Timur, Humas Sleman, Senin 8 Oktober 2018.
Menurut Hery, Sleman Menjaga ini merupakan penerjemahan dari visi misi Kabupaten Sleman, salah satunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hery mengatakan Sleman Menjaga ini hadir karena meningkatnya gangguan-gangguan kamtibmas dari tahun ke tahun yang menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman masyarakat sehingga memunculkan situasi tidak kondusif. “Untuk itu, perlu dibangun sinergitas, lebih dari integrasi. Saling mendukung mengokohkan,” ujarnya.
“Hakikat atau akar dari masalah adalah komunikasi sehingga perlu sinergitas antarunsur aparat keamanan,” imbuhnya.
Saat ini, menurut Hery, gangguan Kamtibmas semakin canggih modusnya sehingga Jaga Warga memiliki basis di tingkat grassroots, seperti sampai di tingkat pedukuhan, bahkan dasa wisma. “Inilah hubungan antara warga Sleman dan jaga warga,” imbuhnya.
“Ide sederhana, bagaimana dapat mengintegrasikan, menghubungkan pendekatan keamanan, ketertiban, ketentraman dengan pendekatan kesejahteraan.
Kamtibmas akan terwujud bila kesejahteraan dan keamanan seiring sejalan,” imbuhnya.
Dikatakan Hery, Jaga Warga ini dikuatkan dengan Peraturan Bupati No 24 tahun 2018 tentang Jaga Warga, yang terdiri dari 10 bab, 19 pasal. “Baru ada di Sleman. Ini menjadi inisiatif dari satpol PP. Ini istimewanya Sleman yang punya peraturan yang menyeimbangkan keamanan yang harus didukung kesejahteraan,” ucapnya.
“Kita telah membuat mapping wilayah, Minggir, Cangkringan, Tempel.
Mapping wilayah kita minimal ada 10 kecamatan yang rawan terhadap gangguan Kamtibmas seperti Depok, Godean, Gamping, Mlati, Sleman, Kalasan, Ngaglik, Pakem. Ada titik-titik tertentu,” imbuhnya.
Hery menyatakan peraturan bupati ini dirancang dari sekian banyak referensi dan literatur. “Kami abtrasikan dalam bentuk peraturan bupati itu, membangun komitmen bersama antara para camat di hadapan Bapak Bupati. Kesepakatan untuk menjaga kabupaten Sleman dan melaksanakan perbup bupati tentang jaga warga di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Komitmen bersama itu, sebut Hery merupakan satu paket dengan peraturan bupati sekaligus penyusunan sistem komunikasi online, Halo PolPP. “Halo PolPP sudah diuji coba di tanggal 2 September 2018 yang bisa diinstal di server atau bisa disebut dengan Jawari, sistem informasi jaga mandiri.
Halo PolPP akan dilaunching tanggal 16 Oktober 2018 oleh Bupati Sleman di Kantor PolPP,” tuturnya.
Ditegaskan Hery, Jaga warga merupakan roh dari Satpol PP, Damkar, Linmas, Penegakan perundang-undangan Tramtibmum. “Halo PolPP akan dilaunching tanggal 16 Oktober 2018 oleh Bupati Sleman di Kantor Pol PP. Selain itu, juga akan dilakukan pembuatan pos pengaduan di front office Satpol PP dengan ukuran 3x 4, ber-AC, dan komputer,” bebernya.
Hery juga menginformasikan Pol PP juga memiliki CCTV strategis yang dikoneksikan di kantor Satpol PP untuk memantau gelandangan pengemis, anak jalanan, demonstrasi, atau kebakaran demi mewujudkan Sleman Menjaga. “Saya bisa mengomando pasukan saya untuk menertibkan. Selain itu, juga pembuatan sistem komando langsung dari bupati, sekda, dan pol PP,” paparnya.
“Jaga warga akan dikukuhkan Camat, surat keputusan dari kepala desa.
Mereka mempunyai koordinasi dengan Kades dan Lurah. Membantu kepolisian atau Pol PP untuk melaporkan bila ada gangguan keamanan.
Setiap tahun, saat ini baru bisa membentuk 17 jaga warga,” pungkasnya. (jat)
