Wamenlu RI: Sejak Awal, Indonesia Menjadi Bangsa yang Kontributif di Dunia

Bernas.id – Institute of International Studies (IIS) Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Kementrian Luar Negeri RI mengadakan “Konvensi Meninjau 70 Tahun Politik Bebas Aktif Indonesia”, Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 September 2018.

Dalam sambuatannya, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni, Dr Paripurna, SH, MHum, LLM, mengatakan memang sudah sepatutnya melakukan evaluasi secara objektif, melihat kembali arah kebijakan luar negeri karena politik luar negeri bebas aktif sudah dijalankan selama 70 tahun dengan kondisi nasional dan internasional yang kian dinamis. ?Harus ada evaluasi atau redefinisi dari politik bebas aktif tersebut,? ujarnya.

Jika melihat sejarah, Dr Parpurna menyatakan Indonesia merupakan pelopor dalam gerakan yang mengusung prinsip kebebasan yang tidak berpihak pada satu kekuatan tertentu, misalnya Indonesia pelopor gerakan non blok, Indonesia menjadi pemrakarsa Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. ?Waktu itu Indonesia baru berusia sepuluh tahun, telah mengambil langkah memikirkan nasib-nasib bangsa lain di dunia, termasuk sikap Indonesia yang konsisten terhadap konflik Palestina, Rohingya, dan lain-lain,? tuturnya.

?Ciri utamanya, kita bersifat Bebas-Aktif. Bebas berarti menjunjung tinggi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dan Aktif memperjuangkannya di berbagai forum dan kesempatan. Setelah sekian dekade berjalan, Indonesia bertransformasi menjadi negara yang berbeda dibandingkan saat memulai politik luar negeri bebas aktif.

Dari negara otoritarian, kini Indonesia menjadi negara Demokrasi terbesar di dunia,? imbuhnya.

Sementara itu, Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengapresiasi kegiatan Konvensi 70 Politik Bebas Aktif Indonesia. Ia pun menyebut bahwa para pendiri bangsa sejak awal memang menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang kontributif, bahkan sebelum bangsa ini lahir. ?Ketika mereka menyusun konstitusi, Indonesia harus diposisikan menjadi anggota masyarakat internasional yang baik dan kontributif,? tuturnya.

Bila berbicara mengenai politik bebas aktif, AM Fachir mengatakan bahwa secara formal, politik luar negeri bebas aktif lahir di Yogyakarta. ?Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan wisdom Kota Yogyakarta yang selalu terbuka, tapi pada saat yang sama sangat toleran dan akomodatif di tengah-tengah berbagai macam perubahan,? ujarnya.

?Yang pasti 70 tahun yang lalu, Wakil Presiden dan juga Perdana Menteri, Mohamad Hatta pernah menyampaikan pidato di depan Badan Komite Nasional Indonesia Pusat. Benang merah pidato Bung Hatta sangat jelas, tegas menolak menyerahkan nasib bangsa yang baru lahir ini kepada para hegemon.

Mendayung di antara dua karang dengan lugas menggambarkan bagaimana politik luar negeri Indonesia dijalankan di antara dua kepentingan besar,? imbuhnya.

Oleh karena itu, AM Fachir meyakini bahwa politik luar negeri bebas aktif saat itu bukan sekedar untuk Indonesia dapat survive. ?Saya ingin mengambil beberapa esensi dari pidato Bung Hatta tanggal 2 September 1948 tersebut. Yang pertama, apakah kita hanya harus memilih di antara kepentingan besar? Yang kedua, jangan sampai kita menjadi objek dalam pertarungan internasional, dan yang ketiga, kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita berhak menentukan tujuan kita sendiri,? katanya.

?Bayangkan, untuk ukuran negara yang baru merdeka, kurang lebih 3 tahun, Indonesia sudah mampu merumuskan politik luar negeri yang sangat percaya diri, progresif, dan visioner.

Amerika saja baru berani out world working pada masa setelah Perang Dunia Kedua atau  100 tahun setelah merdeka.

Sejak saat itu, sejarah mencatat Indonesia konsisten  dengan politik luar negeri bebas aktif sekaligus berkontribusi,? imbuhnya.

Dikatakan AM Fachir, sejak awal kemerdekaan, di usia yang masih sangat belia, Indonesia sudah mengambil berbagai inisiatif yang sampai saat ini masih memberikan warna pada konteks hubungan internasional, Gerakan Non Blok, Konferensi Asia Afrika, ASEAN. (jat)