Bernas.id- Adi Sulistyo, Kepala Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti menyebut disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan. Sedangkan, pelanggarannya adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Untuk itu, perlu adanya pembinaan disiplin PNS yang harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan, papar Adi Sulistyo dalam workshop Implementasi Penegakan Disiplin PNS/ASN yang diikuti para pejabat di lingkungan UNY hingga kepala sub bagian di Digital Library UNY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 4 Juli 2018.
Dikatakan Adi, ada beberapa kasus yang umumnya terjadi di antaranya korupsi, pemalsuan ijazah, menjadi anggota organisasi terlarang atau tidak menaati ketentuan jam kerja. ?Untuk itu ada hukuman disiplin bagi PNS, yaitu hukuman disiplin ringan, sedang dan berat,? katanya.
Menurut Adi, hukuman terberat bagi PNS adalah diberhentikan tidak dengan hormat. Hukuman ini diberikan apabila PNS melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, atau menjadi pengurus partai politik.
Ia menegaskan hukuman disiplin bukan merupakan semata-mata sarana menghukum pegawai, namun sebagai upaya pembinaan dengan tujuan memperbaiki sikap, perilaku dan etika pegawai.
Rektor UNY Sutrisna Wibawa berharap setelah kegiatan ini ada perubahan disiplin ASN hingga jangan ada hukuman, cukup penghargaan saja. ?Bagaimana implementasi penegakan disiplin? Itulah pentingnya leadership, partisipatif dan kolegial,? katanya.
Sedangkan, menurut Wakil Rektor II Edi Purwanta, dengan kegiatan workshop ini, diharapkan para pejabat bisa mendapat kejelasan tentang disiplin pegawai sekaligus melaksanakan PP 53/2010 dengan model kasus yang disampaikan pemateri.
Di sisi lain, Staf bagian Disiplin dan Pemberhentian Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti, John Frits Tarihoran memaparkan bahwa proses dan prosedur penyelesaian kasus pelanggaran disiplin melalui tahap pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin. ?Keanggotaan tim terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk,? imbuh John.
Keputusan hukuman disiplin, lanjut John, disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan. Bila PNS yang bersangkutan merasa keberatan dapat melakukan banding administratif. (Jat)