BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PENDIDIKAN

Semakin Profesional, Guru Dituntut Definisikan Ulang Pekerjaannya

Dalam Focus Group Discussion bertema Guru dan Profesionalitas, St Kartono menegaskan bahwa perihal profesionalitas guru menjadi penting sejauh bertolak dari fak...

Selasa, 12 Juni 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 11 Juni 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

Bernas.id ? Dalam Focus Group Discussion bertema Guru dan Profesionalitas, St Kartono menegaskan bahwa perihal profesionalitas guru menjadi penting sejauh bertolak dari fakta dan situasi riil di lapangan, Aula Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Senin 12 Juni 2018.

Dikatakan St Kartono, fakta dan situasi riil di lapangan bisa melalui angka atau berbagai data sehingga para guru dan pengampu kebijakan pendidikan dapat mengarahkan pemikiran secara konkret demi perbaikan. ?Salah satu tolakan untuk merefleksikan profesionalitas guru adalah capaian hasil ujian nasional, sebuah sarana standarisasi yang masih disempurnakan terus-menerus agar kian andal. Hasil UNBK, baik di pendidikan dasar maupun menengah, menjadi refleksi dan penggambaran proses pembelajaran di kelas, gambaran capaian kompetensi siswa dan kemampuan guru mengajar.

Memang realitas pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil UN karena UN hanya salah satu indikator yang mengukur sebagian kecil capaian siswa,? bebernya.

Namun, bagi St Kartono, hasil UN dapat dikaitkan dengan dengan profesionalitas guru ketika dua tahun terakhir UN tidak lagi sebagai penentu utama kelulusan siswa. ?Penentu kelulusan justru guru dan pihak sekolah, secara perlahan Kemendikbud menyerahkan otoritas penilaian kepada guru hingga 100 persen. Sebagai guru yang mengajar di kelas akhir, saya dapat membedakan semangat belajar siswa antara zaman UN sebagai penentu kelulusan dan bukan penentu. Semangat bekaajr siswa semestinya konsisten, apapun tujuan ujian akhir.

Jika nilai UN turun ketika tidak menjadi penentu maka realitas yang dapat dibaca adalah kegagalan guru memotivasi siswanya. Siswa kehilangan orientasi pembelajaran,? katanya.

Tak dipungkiri St Kartono bahwa sepanjang waktu pelaksanaannya, UN dijadikan penentu kelulusan dapat dibaca bahwa UN menjadi ?momok? untuk memacu siswa belajar dan menempuh ujian demi nilai baik (bahkan sampai dengan cara apapun). Desakan agar gurulah yang berwenang mengevaluasi murid ternyata menampakkan otoritas guru sebagai pemotivasi murid yang runtuh tanpa UN.

Sejumlah pengalaman di lapangan, pasca-UN bukan penentu kelulusan, para guru menyebut tidak mudah memotivasi siswa untuk meraih hasil belajar optimal.

Oleh karena itu, profesionalisme guru selama ini semu, kemampuan guru memperbarui kehalian bidangnya harus dibarengi keahlian mengelola kelas,? tambahnya.

Menurut St Kartono, kiranya sejalan dengan Young (2002) bahwa kian hari masih ditemukan situasi di kelas, (1) guru kurang menguasai ilmu yang diampu, (2) kurang percaya diri di depan kelas, dan (3) metode mengajarnya buruk. ?Saya curiga banyak guru terus mengerjakan hal-hal yang sama dari tahun ke rtahun. Mereka tidak ada bedanya dengan manual workers yang cara kerjanya sangat mekanistik, tidak pernah berubah dari waktu ke waktu.

Sementara murid sebagai costumer memiliki pengalaman baru, pengetahuan baru, dan mencicipi banyak teknologi baru.

Guru tidak pernah mendefinisikan ulang pekerjaan mereka karena mereka memang tidak pernah mempelajari dan merebut teknologi baru,? paparnya.

Untuk itu, menurut St Kartono, yang dibutuhkan negara ini adalah guru yang mempunyai kepribadian lentur, yang keranjingan akan kemajuan pendidikan. Untuk itu, sejak dari pendidikan calon guru hingga menjadi guru, lembaga pendidikan guru dan instansi yang memperkerjakan mesti terus-menerus memurnikan motivasi, mengasah spiritualitas guru, dan mengembangkan panggilan hidup sebagai guru.

Pembinaan guru perlu menyangkut spiritualitas keguruan.

Selain itu, bagi St Kartono, Pemerintah semestinya juga konsisten dengan tujuan setiap program pembinaan guru, atasi eksesnya, bukan bongkar pasang aturannya. Misalnya, pemberian tunjangan profesi guru. Jika demi menyejahterakan, tagihlah pemanfaatan-pemanfaatannya.

Jika demi pengembangan kompetensi, tagihlah juga buktinya.

Di satu sisi, menyelenggarakan sertifikasi dan beserta tunjangannya, yang terjadi justru menghantam guru dengan berbagai beban administratif dan tuntutan yang terasa memberatkan.

?Sebagai sesama guru, saya meyakini, para guru pun tidak ingin mencari mudahnya, tetapi menuntut guru tanpa memperhitungkan penyiapan fasilitas waktu atau volume pekerjaan, kiranya tidak elok,?

ujarnya. (Jat)

Tag:#profesionalitas guru#st kartono#fgd guru#pendidikan#redefinisi pekerjaan

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Kampus atau sekolah Anda ingin tampil di BERNAS?

Lihat contoh kerja sama publisitas kampus yang sudah berjalan, lalu unduh media kit untuk paket kerja sama Anda.

Lihat Contoh Kerja Sama

“Semakin Profesional, Guru Dituntut Definisikan Ulang Pekerjaannya”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita PendidikanPilar Karier