BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PENDIDIKAN

Launching Majalah Pundi, PR Besar Pendidikan Indonesia

Senin, 11 Juni 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 10 Juni 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

Bernas.id – Selain mengadakan Focus Group Discussion dengan tema Guru dan Problematika Profesionalitas, Yayasan Pegiat Indonesia Indonesia juga melaunching Majalah Pegiat Pendidikan Indonesia (PUNDI), Aula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 11 Juni 2018.

Direktur PUNDI, Iman Sumarlan dalam sambutannya menyebut Majalah PUNDI terbitan Mei 2018, edisi khusus Hari Pendidikan Nasional menyoroti pendidikan nasional sebagai tonggak kemajuan Indonesia. Tiga hal yang menurut PUNDI penting dikaji menjadi PR pendidikan nasional, yaitu kekerasan dalam dunia pendidikan, undang-undang sistem perbukuan, dan penyediaan buku teks pelajaran.

Menurut PUNDI, pertama, banyak faktor yang menyebabkan kekerasan melanda dunia pendidikan. Yang menjadi kajian PUNDI terkait dengan pola asuh orang tua terhadap anak, pola mengajar guru terhadap murid dan perilaku sosial juga menyiratkan kekerasan.

Maka perlu dilakukan perubahan menyeluruh.

Dari aspek guru perlu pembinaan metode mengajar yang menyenangkan. Bagi orangtua sangat penting mendapatkan pelatihan cara pola asuh yang sesuai dengan perkembangan anak.

Negara perlu dikawal dalam implementasi UU Sisdiknas, UU Guru, dan UU Perlindungan Anak.

Yang kedua, tentang UU Sistem Perbukuan yang masih menyimpan problematika.

UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang perbukuan menyebut bahwa “Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya.

Bagi PUNDI, jelas klausul konstitusi menegaskan buku teks utama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sudah 1 tahun UU Perbukuan berjalan sejak disahkan belum ada peraturan pemerintah (PP) tentang buku sebagai petunjuk teknis.

Keseriusan pemerintah dapat ditunjukkan dengan menerbitkan PP.

Yang ketiga, penyediaan buku teks (BTP) pelajaran. Belajar dari pengalaman tahun ajaran 2017/2018, waktu itu terjadi kekosongan buku karena pemerintah terlambat atau bingung dalam menentukan sistem pengadaan buku yang digunakan. Kini sistem penyediaan BTP menggunakan Buku Sistem Elektronik (BSE).

Namun, mekanisme BSE yakni buku yang diunggah oleh pemerintah ke laman resmi, lalu masyarakat dan satuan pendidikan dapat mengunduh buku tersebut untuk digunakan, memunculkan masalah karena mencetak buku dalam jumlah kecil memakan biaya  besar.

BSE juga menjadi kendala sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses internet dan teknologi.

Selain itu, membuka peluang penerbit buku menyalahi aturan Permendikbud No 1 tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama harga eceran tertinggi (HET) dan alokasi 20 % dana BOS untuk BTP.

Sistem BSE memberikan peluang terjadinya interaksi langsung antara sekolah dan penerbit. Negosiasi harga dalam pertemuan BTP menjadi beresiko besar memberikan pemberian fee bagi negosiator, hal ini tentu akan membuka celah pintu korupsi dalam pengadaan BTP.

Untuk itu, PUNDI mendukung penuh pengadaan BTP dikembalikan melalui laman e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dikarenakan harga murah, bahkan di bawah HET.

Jika menggunakan alokasi 20% dana BOS maka siswa dimungkinkan mendapat buku gratis.

Sistem e-katalog LKPP dapat memastikan isi buku, kualitas, dan harga. Karena terintegrasi secara online (daring) dan resmi melalui lelang. Juga memudahkan pemantauan dan kontrol serapan anggaran serta distribusi.

Selain itu, sistem pengadaan BTP melalui e-katalog LKPP akan menutup celah korupsi.

Pihak sekolah melakukan pemesanan secara daring dan kemudian buku oleh penyedia dikirim ke sekolah. Tidak ada pertemuan dan negosiasi harga. Dengan demikian, celah korupsi tertutup rapat.

PUNDI mendesak Kemendikbud untuk membatalkan penyediaan buku berdasarkan sistem BSE. 

Sistem pengadaan BTP melalui LKPP perlu penyempurnaan. Yakni dengan menambah penyedia yang diseleksi dan mempertahankan BTP dalam bentuk buku digital.(Jat)

Tag:#majalah pundi#pendidikan indonesia#public relations#literasi#peluncuran majalah

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Kampus atau sekolah Anda ingin tampil di BERNAS?

Lihat contoh kerja sama publisitas kampus yang sudah berjalan, lalu unduh media kit untuk paket kerja sama Anda.

Lihat Contoh Kerja Sama

“Launching Majalah Pundi, PR Besar Pendidikan Indonesia”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita PendidikanPilar Karier