Sejarah Panjang Harian Bernas, Simak Perjalanannya

Bernas.id – Harian Bernas telah melewati jalan yang panjang dengan nama yang berganti-ganti. Pada awalnya, Harian Bernas bernama Harian Umum Nasional. Surat kabar Harian Umum Nasional, yang didirikan oleh Mr Soemanang pada 15 November 1946 ini pada awalnya diterbitkan oleh BP Nasional dengan alamat di Jalan Tanjung Nomor 21 Yogyakarta.

Tokoh-tokoh pers yang duduk dalam jajaran redaksi Harian Umum Nasional saat itu antara lain Mashoed Hardjokoesoemo, Bob Maemun, Drs Marbangoen, Mohammad Soepadi, Darsyaf Rahman dan RM Soetio yang sekaligus menjadi Pemimpin Perusahaan.

Tedy Katyadi dalam tulisan yang diturunkan pada edisi ulang tahun ke-71 Harian Bernas, 15 November 2017, mengatakan bahwa kepindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 akibat invasi Belanda menandai kelahiran beberapa media baru di kota ini, baik yang berbentuk surat kabar maupun majalah. Beberapa di antaranya yaitu Nasional, Kedaulatan Rakyat, Suara Ummat, Suara Ibukota, Suara Rakyat, Buruh, Massa dan Revolusioner.

Baca juga: Pengertian Interpretasi, Tujuan, dan Macam-macamnya

Mr Soemanang yang merupakan pendiri Harian Umum Nasional, selain merupakan tokoh pergerakan dan wartawan senior, juga merupakan salah seorang pendiri Kantor Berita Antara bersama Adam Malik, Sipahutar dan Pandu Kartawiguna. Mr Soemanang juga pernah menjadi wartawan dan Pemimpin Redaksi Pemandangan dan Pemimipin Umum Asia Raya. 

Pada saat Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) didirikan, Mr Soemanang diberi kepercayaan untuk memegang jabatan sebagai tenaga juru penerangan PUTERA.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan, Mr Soemanang dan Mashoed Hardjokoesoemo, dari Jawa Shimbun Kai, bertekad menerbitkan surat kabar harian.

Setelah kertas dan tinta dipersiapkan dan percetakan sederhana diperoleh, maka diputuskan untuk segera menerbitkan surat kabar daerah di Yogyakarta.

Yogyakarta yang pada saat itu menjadi Ibukota Pemerintahan Indonesia menjadi tempat diterbitkan Surat kabar harian dengan nama Nasional dan mingguan Revue Politik.

Pada awal kemerdekaan yang juga dikenal sebagai jaman revolusi, surat kabar nasional terbit dengan jumlah halaman yang terbatas dan tidak menentu, dua atau empat halaman saja.

Bahkan tidak jarang terjadi, jika persediaan kertas habis, Nasional terbit dengan kertas merang.

Nasib serupa juga dialami oleh beberapa penerbitan lain pada saat itu yang terpaksa terbit dengan kertas payung.

Sebagai surat kabar harian umum, sejak awal berdirinya Nasional selalu mengutamakan kepentingan nasional.

Maka sekalipun pendirinya adalah seorang nasionalis, anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), namun ada pula wartawan-wartawan yang merupakan anggota partai-partai lain, misalnya H Ahmad Basuni dan Bahtiar Ilyas.

Baca juga: 18 Jenis Konjungsi, Pengertian, dan Contoh Kalimat Terlengkap

Dalam perkembangannya, Harian Nasional juga memuat banyak sekali tulisan dari tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Ki Hadjar Dewantara banyak menulis artikel di Nasional, baik mengenai masalah sosial, politik, kebudayaan, kesenian dan pendidikan. Tulisan Ki Hadjar Dewantara yang pernah dimuat di Harian Umum Nasional antara tahun 1949-1951, terhimpun secara rapi dalam buku yang berjdul Pendidikan dan Kebudayaan, yang diterbitkan oleh Majelis Luhur Tamanasiswa.

Sekitar Tahun 1958-1961, pada rubrik Ruang Budaya Nasional banyak seniman dan budayawan yang menyumbangkan tulisan-tulisannya, antara lain Koesnadi, Abas Ali Bsyah, Soedarmadji, Soebagio Sastrowardojo, Wisnu Wardhana, Boedi Darma, M Tahar, Soemargono dan Suwarjono dan lain-lain.

Tidak ketinggalan tokoh pendidikan seperti Soetedjo Brodjonegoro dan Prof N Drijarkara ikut banyak menyumbangkan tulisannya di koran Nasional.

Perkembangan kondisi politik tanah air juga turut berpengaruh terhadap harian Nasional. Pada tahun 1965 Menteri Penerangan melalui Keputusan Menpen No. 29/SK/M/65 tertanggal 26 Maret 1965, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No. 112/SK/M/65, memutuskan bahwa setiap penerbitan harus berafiliasi (mendapat dukungan) dari partai politik atau organisasi massa anggota Front Nasional atau Pancatunggal. Kebijaksanaan ini diikuti dengan berafiliasinya harian Nasional dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kebijakan ini membawa konsekwensi bergantinya nama surat kabar Nasional menjadi Suluh Indonesia (Sulindo), edisi Yogyakarta.

Kemudian karena Suluh Indonesia edisi Jakarta (nasional) berganti nama menjadi Suluh Marhaen, sejak 1 Juni 1966 Suluh Indonesia edisi Yogyakarta beganti nama menjadi Suluh Marhaen edisi Yogyakarta.

Baca juga: 51 Jenis Font Keren untuk Desain dan Menulis Buku

Tragedi Nasional, Peristiwa Penghianatan G-30S/PKI, yang didahului gegap-gempitanya kompetisi Manipolis antara tiga kekuatan politik yang beraliran Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom), mempunyai akibat yang luas dalam perikehidupan politik di Indonesia. Surat Kabar Nasional yang telah berganti nama menjadi Suluh Marhaen edisi Yogyakarta mendapat ujian yang berat.

Dampak perubahan politik yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, juga dialami oleh surat kabar ini.

Ada satu hal yang perlu dicatat, dan menjadi sebuah kesan yang mendalam sekaligus membanggakan bagi pengasuh penerbitan ini, yaitu Suluh Marhaen edisi Yogyakarta tidak pernah ikut menyiarkan pembentukan dan susunan Dewan Revolusi.

Pemimpin Redaksi dan segenap staf redaksi menolak dengan tegas perintah untuk memuat pengumuman Dewan Revolusi yang dipaksakan oleh oknum militer pengikut G30S/PKI yang mendatangi secara langsung kantor Redaksi di Jalan Tanjung 21. Pemimpin Redaksi dan segenap staf redaksi justru memilih untuk tidak terbit, daripada memuat pengumuman tersebut.

Dalam suasana jatuh bangun, menghadapi berbagai kendala di bidang bisnis surat kabar, sejak berdirinya Nasional tanggal 15 November 1946 kemudian nama Sulindo edisi Yogyakarta dan Suluh Marhaen edisi Yogyakarta hanya sehari saja surat kabar ini tidak terbit.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan adanya SK No.01/MENPEN/1969 yang mencabut segala ketentuan mengenai perusahaan pers termasuk mengenai ketentuan afiliasi dengan partai politik, maka Suluh Marhaen edisi Yogyakarta sejak tahun tersebut berganti nama menjadi Harian Umum Berita Nasional sampai tahun 1990.

SEJAK 13 Agustus 1990, Berita Nasional mengadakan kerjasama dengan Kelompok Kompas Gramedia (KKG), sebuah kelompok usaha penerbitan media terbesar di Tanah Air. Dengan manajemen baru, Berita Nasional mengalami pembaharuan dan mencapai banyak kemajuan sekaligus menandai kelahiran nama baru untuk koran ini menjadi Harian Bernas. Sejak tanggal 10 November 1991, bertepatan dengan Hari Pahlawan, secara resmi koran ini berganti nama menjadi Bernas yang berarti padat berisi (mentes). 

Dengan tetap menggunakan motto : “Membangun Berdasar Pancasila”, pergantian nama ini dilakukan sepenuhnya untuk menyongsong masa depan, dalam pengertian bahwa sebagai koran daerah Bernas harus mampu mendekati realita.

Informasi regional dan lokal akan menjadi titik beratnya.

Dengan teknologi cetak jarak jauh, seluruh koran dari manapun akan bisa dicetak dan diedarkan pada waktu yang bersamaan termasuk di Yogyakarta, Berita Nasional berganti nama untuk menunjukan identitas yang baru sebagai koran daerah yang lengkap sekaligus bervisi nasional.

Bernas harus muncul sebagai koran daerah yang “mentes” banyak isinya sekaligus dapat dipercaya. Bernas yang muncul dalam manajemen baru menandai pula kehadirannya yang lebih lengkap dengan muatan dan jumlah halaman bertambah dari sebelumnya 8 halaman, sejak saat itu Bernas mulai terbit dalam 12 halaman.

Setelah sekian lama menemani para pembaca setia, manajemen merasa perlu melakukan evaluasi terhadap mutu dan pelayanan yang ada.

Sehingga pada tanggal 29 Agustus 2004 koran yang selama ini dikenal dengan nama BERNAS, yang semula diterbitkan oleh PT BERNAS di reinventingatau dilahirkan kembali di semua hal oleh manajemen baru yang lebih mandiri yakni PT Media Bernas Jogja.

Hal ini dimaksudkan agar eksitensinya ke depan memuaskan pembaca koran kebanggaan warga Jogja dan sekitarnya ini.

Apa yang di re-inventing? Pertama, mengubah nama dan logo koran ini dari BERNAS menjadi BERNAS JOGJA.

Nama baru ini untuk lebih membumi atau lebih Jogja. Otomatis siapa pun akan tahu ini memang koran kebanggaan orang Jogja.

Kedua, jika sebelumnya BERNAS menggunakan kertas 9 kolom, mulai edisi tanggal 29 Agustus 2004 dan seterusnya BERNAS JOGJA hadir dalam kemasan ukuran 7 kolom. Ukuran koran seperti ini memang sudah jadi trend di seluruh dunia karena lebih memudahkan orang membacanya, terutama bila berada di tempat-tempat umum karena tidak memakan tempat.

Ketiga, BERNAS JOGJA tampil lebih berwarna, lebih ngejreng.

Bila selama ini hanya punya 2 halaman warna kini menjadi 4 halaman. Tampilan koran ini menjadi 2 sesi.

Sesi pertama disebut Koran Utama yang memuat berita umum sedangkan sesi dua atau Koran 2, seratus persen menyajikan berita lokal Jogja dan sekitarnya.

Dan keempat, untuk sementara BERNAS JOGJA terbit 16 halaman.

Namun dalam waktu yang tak terlalu lama hadir dengan 20 halaman dengan inovasi-inovasi baru dalam rubrikasi. Dengan demikian pembaca mendapat informasi yang lebih banyak, layak dan bermutu.

Selain keempat hal tadi, BERNAS JOGJA juga melakukan perubahan paradigma. Pertama, tampil lebih independen alias tidak memihak kepada siapa pun dan kekuatan mana pun.

BERNAS JOGJA memang bukan alat siapa pun, karena hadir semata-mata untuk memuaskan pembaca khususnya dan masyarakat Jogja umumnya.

Pro bisnis menjadi sikap BERNAS JOGJA. Artinya, koran ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip koran moderen dalam lingkup industri persurat kabaran yang sehat dan bermartabat. Pasti, penampilan dan sajian akan tetap berlandaskan pada kemauan pasar.

BERNAS JOGJA menganut asas jurnalisme kesetiakawanan.

Artinya menyajikan berita-berita, tulisan-tulisan dan gambar maupun foto yang sejuk, damai dan menyenangkan semua warga Jogja.

Dan yang terakhir, sumber daya manusia terus diasah untuk menjaga profesionalisme para amplop.

Karena dengan langkah ini visi dan misi BERNAS JOGJA sebagai koran independen, pro bisnis dan sejuk tersebut akan terwujud.

Langkah awal ini tercapai jika masyarakat juga ikut mendukungnya. (Ted)