Bernas.id – Bima Laga, Head of Tax, Infrastructure & Cyber Security Division Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyebut kendala terkait kesetaraan barang luar negeri dan barang dalam negeri (barang lokal) terkait pajak. ?Ada juga kesetaraan untuk mereka barang yang masuk dari luar dan memang produk lokal. Sekarang kan produk luar bisa masuk ke sini dengan bebas lewat platform e-commerce. Bayar pajak engga tuh?
Kita tidak tahu. Makanya jangan sampai produk lokal bayar, yang luar lolos. Ini namanya kesetaraan,? ujarnya.
Pengenaan pajak memang tidak sederhana, misal soal bentuk pajaknya sendiri, dikenakan kepada platform penyedia platform atau dikenakan kepada penjual.
Logikanya, mereka gerai ritel online yang memiliki dan menjual barangnya sendiri bisa langsung dikenakan pajak dari setiap barang terjual, layaknya jual beli offline.
Bagaimana dengan marketplace, yang mana platform tidak memiliki barang sendiri dan hanya menyambungkan antara penjual dan pembeli? Marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak memiliki peran sebagai perantara transaksi.
Uang yang dibayarkan oleh pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual, tapi harus masuk dulu ke sistem transaksi digital milik platform. Dari situ terekam pemasukan yang nantinya akan ditransfer kepada penjual.
Dengan melewati sistem digital milik platform, pengenaan pajak seharusnya lebih mudah karena datanya tersedia secara digital dalam satu kantong, tidak tercerai-berai di pihak penjual.
Sistem satu kantong milik platform tersebut bisa disebut dengan sistem payment gateway. Nah, dari sistem payment gateway tersebut rencananya pemerintah akan melakukan pengenaan pajak dari setiap transaksi terjadi.
Namun kembali lagi, transaksi e-commerce tidak sesederhana itu. Masih banyak juga sebenarnya transaksi e-commerce yang deal di platform, namun pembayarannya tunai langsung secara cash on delivery (COD).
Sistem pembayaran tersebut masih berlaku bagi e-commerce berjenis iklan baris seperti OLX, yang tidak menyediakan sistem pembayaran terpusat satu kantong.
?Definisi transaksi e-commerce juga masih menjadi kajian, karena dengan adanya COD, transaksi jual beli yang terjadi di platform messenger seperti WhatsApp dan BlackBerry Messenger, sampai sosial media hingga kini dikategorikan transaksi e-commerce karena prosesnya melalui online,? jelas Bima.
Ia pun mengaku belum mengetahui lebih jelas atau memegang draft kajian pengenaan pajak e-commerce dari pemerintah. ?Jadi bentuknya atau kira-kira akan seperti apa, saya belum tahu,? terangnya.
Kepada Bernas.id, beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum ideA, Aulia Ersyah Marinto menyebut E-commerce itu segala transaski yang terjadi secara elektronik, termasuk pembayarannya.
Dengan masih belum terselesaikannya persoalan pajak e-commerce, CEO Tokopedia William Tanuwijaya akan mendukung apa yang dilakukan pemerintah. ?Kami itu platform yang punya fungsi menjembatani pembeli dan penjual. Sekarang dengan soal pajak e-commerce belum selesai, langkah yang kami ambil adalah selalu mendorong para penjual untuk membayar dan melaporkan pajaknya sendiri,? ujarnya.
Kepada Bernas.id, beberapa waktu yang lalu, Ekonom dari Institute For Economic and Development Finance (Indef), Bima Yudhistira juga mengamini tentang potensi pajak dari e-commerce yang cukup besar. ?Potensi pajak dari transaksi ecommerce memang cukup besar. Jika diasumsikan total transaksi ecommerce per tahun mencapai Rp75 triliun maka potensi penerimaan PPN setara Rp7,5 T.
Belum termasuk pajak lainnya. Tapi, Pemerintah juga perlu hati hati karena pelaku ecommerce juga ada sebagian yang masuk skala UMKM.
Di sini penerapan pajaknya tidak bisa dilakukan secara umum, misalnya langsung membayar PPN 10%.
Lebih baik dilakukan secara bertahap. Misalnya PPN 5% untuk dua tahun pertama, kemudian secara gradual disesuaikan hingga 10%,? jelasnya.
Dikatakan Bima, karena jika dipungut langsung 10% ppn dikhawatirkan banyak pelaku UMKM yang menjual lewat medsos bukan lewat platform e-commerce. Ini mempersulit pemungutan pajak e-commerce.
Intinya instrumen pajak diawal sekedar merapikan administrasi pelaku ecommerce dan memperluas basis pajak bukan sarana menggenjot penerimaan negara.
Ketika ditanya, definisi transaksi e-commerce yang kini masih menjadi kajian karena dengan adanya COD (Cash On Delivery), transaksi jual beli yang terjadi di platform messenger seperti WhatsApp dan BlackBerry Messenger, sampai sosial media hingga kini masih dikategorikan transaksi e-commerce karena prosesnya melalui online, Ekonom Bima membenarkan anggapan ini. ?Betul. Itu dia masalahnya e-commerce masih terlalu luas. Dan kalau pemerintah hanya memungut pajak di platform semacam bukalapak dan lazada akan ada shifting jualan ke medsos,? tambahnya.
Terkait dampak yang dikhawatirkan jika pengenaan pajak tersebut disahkan Pemerintah akan muncul dorongan untuk memilih jualan di jalur offline lagi, Bima menyebut kalau jadi berkurang nilai transaksinya sepertinya tidak akan terjadi, tapi menjadi disinsentif bagi pelaku UMKM untuk berjualan via online.?Sementara saat ini, 95% barang yang dijual di e-commerce adalah barang impor.
Produk UMKM di bawah 2%,? imbuhnya.
