Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

LGBT Ranah Privat

Oleh: Redaksi Bernas•8 Maret 2018
LGBT Ranah Privat
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Bernas id Rabu 07 02 Presiden Joko Widodo memanggil tim Perumus Naskah Rancangan Undang Undang KUHP ke Istana Negara Presiden kabarnya ingin meminta penjelasan..."

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Maret 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Bernas.id – Rabu (07/02) Presiden Joko Widodo memanggil tim Perumus Naskah Rancangan Undang-Undang KUHP ke Istana Negara. Presiden kabarnya ingin meminta penjelasan kepada tim ahli tersebut mengenai beberapa pasal yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat sehingga menimbulkan polemik. Pasal tersebut berkaitan dengan penghinaan Presiden, tentang LGBT,  KPK, dan pasal yang ada hubungannya dengan hukuman mati.

Prof. Muladi sebagai Ketua Tim Perumus Naskah RUU KUHP menjelaskan kepada presiden perbedaan pasal penghinaan Presiden yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan rancangan yang sekarang yang sempat jadi polemik. Kalau dulu pasal tersebut termasuk delik umum, maka sekarang termasuk ke dalam pasal delik aduan.

Jadi kalau Presiden merasa tidak tersinggung dan terhina, maka orang yg diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden tidak bisa ditangkap apalagi ditahan oleh aparat.

Jadi tergantung presiden dan wakil presiden. Apakah dia akan melaporkan atau tidak. Sementara pasal yang dahulu dibatalkan oleh MK karena termasuk delik umum.

Ada atau tidak ada aduan dari Presiden aparat polisi tetap akan memrosesnya.

Itulah perbedaannya.

Baca juga LGBT Diatur, Jangan Sampai Negara Ganggu Ranah Pribadi

Sedangkan terkait dengan pasal hukuman mati lebih jauh Prof. Muladi menjelaskan, bahwa pasal tersebut tetap akan dimasukkan ke dalam RUU KUHP yang baru, tapi dengan beberapa penyesuaian. Hal ini diambil karena ada yang pro dan kontra. Karena itu untuk mempertemukan kedua pandangan tersebut, maka hukuman mati menjadi bersifat khusus dan sifatnya alternatif.

Pasal 91 ayat (1) menyebutkan: Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun, jika (a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, (b) terpidana menunjukan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, (c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, (d) ada alasan yang meringankan

Ayat (2) jika terpidana selama masa percoban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak azasi manusia.

Pasal 92 menegaskan: jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden.

Baca juga Ketua DPR Minta Masukan MUI Soal LGBT

Berkaitan dengan masalah KPK, Prof.

Muladi juga mejelaskan, bahwa tidak ada pasal pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, juga terhadap BNN, dan BNPT. ?Sama sekali tidak ada,? tegas Prof. Muladi.

Terkait dengan pasal LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), desas desusnya pasal tersebut diperluas. Awalnya perbuatan cabul oleh LGBT atau sesama jenis hanya akan dipidana jika dilakukan terhadap orang dibawah umur 18 tahun.

Tapi akhirnya ditambah ayat baru oleh karena desakan beberapa fraksi.

Dimana ayat tersebut menegaskan, bahwa perbuatan cabul oleh LBGT terhadap orang dewasa dalam hal terdapat kekerasan, atau ancaman kekerasan, dilakukan di tempat umum, dipublikasikan dan ada unsur porografi, maka diancam dengan hukuman 9 tahun penjara.

Baca juga Turuti Permintaan Pemerintah, Google Hapus 14 Aplikasi LGBT. Tapi Kok Muncul di App Store?

Selain itu muncul juga perluasan pasal mengenai zina. Awalnya perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan. Tapi dalam RUU KUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan bisa dipidana dan termasuk delik aduan. Artinya, jika ada yang mengadukan maka akan diproses, tapi jika tidak ada, maka tidak akan diproses.

Terkait dengan Pasal LGBT di atas, Prof. Muladi menjelaskan, ?Yang kita atur sekarang dalam KUHP itu homoseksual terhadap anak di bawah umur, itu yang dipidana.

Tapi karena pro kontra yang meluas, maka kita atur tidak hanya anak di bawah umur saja, melainkan juga jika dilakukan oleh sesama orang dewasa yang mengandung unsur pornografi, dilakukan dengan ancaman kekerasan, atau dipublikasikan, nah itu yang kita larang.

Tapi kalau LGBT, privat dan tidak mengganggu orang lain, itu tidak ada salahnya. Itu kejahatan tanpa korban. Crime without victim. Itu sikap kita,? papar Muladi.

Baca juga RKHUP Pasal LGBT, Muladi: LGBT Ranah Private!

Terkait dengan pendapat anggota DPR dan pemerintah di atas terhadap LGBT, Prof, Euis Sunarti, yang menguji pasal tersebut ke MK dan ditolak, amat sangat menyayangkannya. Ketika Bernas.id menyampaikan sikap DPR dan pemerintah diatas, Prof. Euis berujar: ?Jika betul mereka (DPR dan Pemerintah) menyatakan seperti itu, itu menunjukan nilai dan norma yang mereka anut.

Jadi patut dipertanyakan nilai dan norma apa yang mereka anut? Bukankah semua agama melarang zina dan cabul sesama jenis dalam situasi apapun? Tanpa prasyarat apapun? Ini sangat memprihatinkan.

Jika mereka mengedepankan HAM, maka HAM tersebut telah mereka pertuhankan”, ujar Prof Euis dengan kecewa.(RT)

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari LGBT Ranah Privat?

Bernas id Rabu 07 02 Presiden Joko Widodo memanggil tim Perumus Naskah Rancangan Undang Undang KUHP ke Istana Negara Presiden kabarnya ingin meminta penjelasan...

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“LGBT Ranah Privat”

R
Redaksi Bernas
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.