Bernas.id ? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) salah satu yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Perluasan pemidaan pasal perilaku zina atau pencabulan sesama jenis masih dibahas lewat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam Pasal 292 KUHP, perilaku homoseksual bisa dipidana ketika seorang dewasa mencabuli anak di bawah umur. Sementara, perilaku seks sesama jenis untuk sesama pria atau perempuan dewasa tak dapat dijerat pidana.
Wacana aturan itu diperluas sehingga seks sesama jenis antara orang dewasa bisa dipidana meski tanpa paksaan dan kekerasan. Wacana ini dinilai dapat melanggar hak privasi masyarakat.
Salah satu anggota Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, Ratna Batara Munti menyampaikan negara tidak bisa mengintervensi hak dasar warga hanya karena perbedaan orientasi seksual. Menurutnya, apabila hukum seksual sesama jenis dilakukan suka sama suka tanpa paksaan, artinya tidak ada korban.
Sehingga tak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
“Negara boleh hadir kalau memang ada tindak pidana yang merugikan pihak lain, dan itu semua sudah diatur dalam KUHP,” ungkap Ratna dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Pihaknya menjelaskan perbuatan seksual di muka umum, atau perbuatan seksual dengan pemaksaan atau kekerasan, semuanya sudah diatur dalam KUHP saat ini. Perilaku seks sesama jenis yang melanggar aturan juga bisa dipidana sebagaimana perilaku seks dengan lawan jenis.
“Tidak perlu dibuat aturan baru yang secara spesifik mengatur seks sesama jenis. Itu namanya diskriminatif,” tegas Ratna.

