Bernas.id – Daerah Istimewa Yogyakarta begitu terkenal sebagai pusat budaya Jawa yang adiluhung dengan manusia yang penuh rasa tepo selira, ramah, dan sopan santun. Namun sayangnya, Kota Gudeg ini justru sering dicoreng dengan tindakan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama atau non-agama yang memaksakan kehendaknya untuk mengikuti cara pandangannya. Tentunya menjadi paradoks untuk Kota Jogja yang selama ini dikenal sebagai Kota Toleransi.
Kepada Bernas.id, Rabu (31/1), Antropolog UGM dan Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan DIY, Drs.
Pande Made Kutanegara, PhD menyebut akhir-akhir ini identitas yang bersumber dari perbedaan banyak digunakan oleh berbagai pihak dan berbagai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dan nilai tambah bagi kelompok tertentu.
Inilah yang menjadi dasar mengapa kemudian muncul kesadaran baru tentang betapa pentingnya meningkatkan kesadaran tentang perbedaan.
Perbedaan kemudian menjadi komoditas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar memperoleh keuntungan.
Kesadaran tentang perbedaan yang semakin tinggi telah digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan akses ekonomi dan politik yang semakin besar.
Kesadaran tentang perbedaan yang diikuti dengan lemahnya nilai-nilai persaudaraan dan penghormatan terhadap perbedaan mengakibatkan munculnya sikap-sikap intoleransi terhadap mereka yang berbeda.
Ini menandakan bahwa perbedaan selain menjadi komoditi sekaligus juga dianggap sebagai ancaman bagi kelompok tertentu.
Fenomena ini, lanjut Pande, jelas bukan merupakan fenomena yang tiba-tiba dan tanpa design.
Apalagi dalam kehidupan masyarakat Jawa dan khususnya Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun dan persaudaraan; yang sekaligus juga berarti mengedepankan dialog bila terjadi sesuatu yang dianggap menganggu relasi persaudaraan.
Fenomena ini menunjukkan telah terjadi perubahan yang luar biasa dalam masyarakat kita (Yogyakarta).
Persaudaraan sebagai dasar relasi sosial telah digantikan dengan nilai baru atau nilai yang lain yakni bukan saudara atau ?bahkan lawan?.
Kelompok atau orang lain dianggap bukan saudara dan lebih sebagai kompetitor dalam hidup ini.
Dalam kaitan ini, yang muncul kemudian adalah sifat dan sikap untrust (tidak percaya) dengan orang lain.
Ini jelas merupakan signal yang tidak main-main bagi masyarakat Yogyakarta yang selama ini dianggap sebagai barometer dan miniatur Indonesia.
Oleh karena itu, persoalan ini harus disikapi dengan lebih serius dan dicarikan solusi yang dapat berlaku selamanya.
Diperlukan sebuah ketegasan dari pihak terkait mensikapi persoalan ini.
Menurut Pande, toleransi di kota Yogyakarta yang mulai diwacanakan dan didengungkan setelah berakhirnya Orde Baru, merupakan toleransi semu (pseudo tolerance) dan lebih sebagai toleransi permukaan (hanya ada di permukaan), padahal di tingkat bawah terutama di daerah urban, masih penuh dengan benih-benih intoleransi. Inilah yang menjadi persoalan besar di kota Yogyakarta ini. Toleransi sering masih menjadi wacana dan mudah diucapkan, lebih-lebih di kalangan elit, namun di sebagian kelompok tertentu dalam kehidupan keseharian mereka selalu penuh dengan intoleransi.
Inilah yang mengakibatkan munculnya untrust dan selalu curiga dengan pihak lain.
Sebagai kota pendidikan dan kota budaya, dikatakan Pande, sebenarnya masyarakat Yogyakarta telah mengalami proses transformasi yang sangat luar biasa besar dan cepatnya. Persaingan untuk mendapatkan akses dan aset sosial ekonomi dan politik sangat kentara di wilayah ini, meskipun masih ada bungkus-bungkus budaya Jawa yang juga tampaknya semakin lumer kekentalannya. Tidak dapat dipungkiri, Yogyakarta telah berubah menjadi pusat ekonomi baru dengan karakteristik masyarakat yang baru dan diikuti dengan semakin lunturnya nilai peseduluran digantikan oleh nilai-nilai ?kapitalis? dan pragmatis.
Nilai peseduluran yang mengendepankan sikap-sikap ?ayem?, damai dan dialogis kemudian digantikan dengan nilai baru yang penuh dengan persaingan dan kompetisi.
