JAKARTA, Bernas.id ? Sidang Paripurna telah mensahkan UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau .MD3 Senin Sore (13/2/2018). Ada dua Fraksi yang walk out saat paripurna tersebut, yakni Fraksi NasDem dan Fraksi PPP.
Banyak kritik yang menyebut bahwa dalam putusan penambahan kursi pimpinan DPR. MPR dan DPD bernuansa bagi-bagi kekuasaan semata.
Tak hanya itu, dalam pengesahan UU MD3 Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menjawab pandangan bahwa dalam UU MD3 yang baru disahkan kemarin, akan membuat DPR anti kritik dengan adanya kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa bagi siapapun yang merendahkan martabat anggota dewan.
“Mungkin yang terkait di sini adalah yang menyangkut masalah penghinaan atau fitnah, tapi kalau mengkritik saya kira enggak ada berubah,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Wakil Ketua Umum Gerindra ini pun menyebut DPR sama seperti lembaga lain yang perlu diawasi dan dikoreksi supaya dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
“Jadi harus tetap dikritik diberikan masukan, dikoreksi kalau ada kesalahan.
Sama halnya dengan lembaga lain,” tukasnya.
Perdebatan DPR akan menjadi anti kritik termuat dalam pasal 122 UU MD3 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR
Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memastikan DPR tetap terbuka pada segala macam kritik yang akan disampaikan oleh masyarakat.
DPR itu ya sebuah lembaga yang harus terbuka, apalagi terhadap kritik ya,” pungkasnya.