JAKARTA, Bernas.id ? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan klinik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berbasis online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/18).
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan program ini untuk mempermudah anggota DPR yang belum memperbarui LHKPN. Proses pengisian e-LHKPN ini menggunakan sistem daring (online).
“Lebih mudah lagi kalau pergantian pembelian aset cukup nomor sertifikat dicantumkan dengan nilai dan alamat lengkapnya serta luasnya. Tidak perlu dikirim fotokopi sertifikatnya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet.
“Begitu juga ketika terjadi pergantian kendaraan, enggak perlu kirim fotokopi BPKB dan STNK, tetapi cuma nomor polisi, mesin, dan alamat,” sambungnya.
Pembukaan klinik e-LHKPN ini adalah upaya DPR untuk lebih terbuka dan transparan kepada publik.
Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan klinik yang berada di DPR ini akan mempermudah anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN.
“Ya, kan sebetulnya sudah cukup banyak. Tinggal 20 orang yang belum. Dengan adanya ini, mudah-mudahan nanti bisa 100 persen.
Sudah 92 persen. Yang lebih penting kejujujuran,” terang Agus.
Bamsoet mengungkapkan akan menemui 20 orang anggota DPR yang belum membuat LHKPN secara personal.
“LHKPN ini tinggal sedikit lagi. Ternyata saya diskusi dengan Ketua KPK (Agus Rahardjo) tadi, 'Mas, ini anggota DPR hampir semuanya sudah buat laporan, tinggal 20 orang saja yang belum',” katanya lagi.
Ia mengaku sudah mengantongi nama-nama yang belum membuat laporan itu. ?Saya akan datangi satu-satu secara personal karena menyangkut kehormatan seseorang,” lanjut Bamsoet.
Sistem ini diberlakukan sesuai dengan Peraturan KPK No 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta Surat Edaran Pimpinan KPK No 8/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN.