BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

FINANSIAL

Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Daerah akan Dienjot Pemerintah

Pemerintah juga terus memperhatikan rumah-rumah yang dianggap tidak layak huni bagi masyarakat di daerah-daerah...

Senin, 29 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 28 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Pembangunan infrastuktur perumahan yang tengah diupayakan pemerintah terus dilakukan. Pemerintah juga terus memperhatikan rumah-rumah yang dianggap tidak layak huni bagi masyarakat di daerah-daerah.

Untuk itu Pemerintah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, telah merancang dan memperhitungkan kota-kota yang membutuhkan bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini.

Menurut Khalawi, selaku Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, salah satunya daerah yang memerlukan bantuan bedah rumah adalah Gorontalo. Hal itu dilakukan untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di daerah tersebut.

Dia berharap Pemkot Gorontalo segera melakukan pendataan rumah tidak layak huni

Khalawi menuturkan, program perumahan di daerah tidak akan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah tidak fokus untuk melaksanakan program perumahan di daerah.

Untuk itu, Khalawi menegaskan, berdasarkan arahan Menteri PUPR ke depan penyaluran BSPS akan dilaksanakan secara terfokus sehingga daerah yang terbantu benar-benar tuntas dari rumah tidak layak huni. 

Apabila memang Pemda benar-benar fokus pada pengentasan rumah tidak layak huni, tidak tertutup kemungkinan Presiden bisa datang ke daerah tersebut dan mencanangkan bahwa daerah tersebut terbebas dari rumah tidak layak huni.

?Melalui Program BSPS atau bedah rumah ini, Kementerian PUPR juga ikut melaksanakan Program Padat Karya Tunai. Jadi tenaga kerja lokal yang terlibat dalam pembangunan rumah tidak layak huni bisa mendapatkan penghasilan secara langsung,? jelas Khalawi dikutip di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tahun ini di Gorontalo, pemerintah berniat menuntaskan tiga kecamatan di Kota Gorontalo dari RTLH. Ketiga kecamatan itu antara lain Kecamatan Kota Timur, Kota Tengah dan Dungingi.

Tak hanya Gorontalo, tercatat hingga akhir tahun lalu, sebanyak 129 rumah di Kota Yogyakarta telah menerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR. 

Bantuan perumahan senilai Rp1,52 miliar dari pemerintah tersebut disalurkan di 10 desa dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat di salah satu kota pariwisata tersebut

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita FinansialPilar Bisnis