BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Eva Sundari Merasa Tak Berwenang Di Proyek Bakamla

Politisi PDI Perjuangan, Eva Sundari mengaku tidak tahu menahu terkait proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla)....

Kamis, 25 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 24 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Politisi PDI Perjuangan, Eva Sundari mengaku tidak tahu menahu terkait proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Saya tidak pernah mengetahui rencana, diajak rapat, ataupun melakukan lobi-lobi menemui relevant parties,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (25/1/2018).

Menurutnya, terkait proyek tersebut dianggap sebagai hal yang masuk akal karena dia tidak dalam posisi yang strategis di DPR termasuk di PDIP.

“Saya tidak punya posisi strategis apapun di partai maupun di DPR (Banggar), kecuali anggota biasa di Komisi XI yang tidak ada kaitannya dengan Bakamla,” kata Eva.

Nama Eva disebutkan dalam kesaksian Direktur Utama PT. Melati Technofo Indonesia, Esa Fahmi Darmawansyah dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu kemarin (24/1/2018).

Dari pengakuan Fahmi, dia pernah memberikan uang Rp 24 miliar kepada Staf Khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Uang itu merupakan fee sebesar 6 persen, atas anggaran pengadaan satelit monitoring sebesar Rp 400 miliar.

Jaksa Penuntut Umum KP kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Fahmi Darmawansyah.

Dalam BAP, Fahmi mengatakan, uang Rp 24 miliar itu digunakan untuk mengurus proyek di Bakamla.

Lalu, untuk Eva Sundari, Anggota Komisi I DPR dari Golkar Fayakhun, Anggota Komisi XI DPR Bertus Merlas dan Donny Imam Priambodo, Wisnu dari Bappenas, dan pihak di Direktorat Jenderal Anggaran.

Fahmi juga menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan di Hotel Ritz Carlton Jakarta

Tag:#eva sundari#bakamla#pdi perjuangan#proyek bakamla#politik nasional

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan