BOGOR, Bernas.id – Kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua. Sayangnya, korban gizi buruk dan campak ini tak bisa direlokasi karena adanya aturan adat. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/18).
“Kalau relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin.
Yang dimaksudkan Presiden kita akan lakukan perbaikan permukiman masyarakat di sekitar di distrik, di kampung mereka tinggal itu yang akan dibenahi,” ungkap Elisa.
Elisa menambahkan persoalan memindahkan orang di wilayahnya bukanlah hal yang mudah. Sebab, ada aturan adat yang mengikat.
“Karena memindahkan orang tidak segampang itu, karena terkait budaya adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya,” tegasnya.
Oleh karenanya, ia pun memberi perhatian khusus kepada rakyatnya dan memperbaiki infrastruktur di sana. Sehingga akses menuju puskesmas maupun ke lokasi makin mudah.
Pihaknya tidak bermaksud memindahkan mereka ke tempat yang jauh tetapi hanya mempermudah akses jalan dan fasilitas lain.
Sementara, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan lebih dari 10.000 anak-anak di Kabupaten Asmat terdampak campak dan gizi buruk. Menurutnya, layanan kesehatan tidak bisa dirasakan masyarakat karena akses menuju lokasi cukup jauh. Selain itu, kesulitan transportasi dan kendala cuaca.
“Andaikan ada sarana transportasi, biaya untuk BBM (bahan bakar minyaknya) bagi mereka cukup mahal.
Jadi, ada daerah-daerah yang oleh pemerintah daerah tidak terjangkau,” imbuhnya di Jakarta, Rabu (24/1/18).