Bernas.id – Setelah sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binser Pandjaitan mengecam aksi menteri Susi yang selama 3 tahun terahir ini melakukan penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan ilegal fishing di lautan Indonesia, kini Wakil Presiden Jusuf Kalla pun unjuk bicara. Dikutip dari Kompas.com, “Pandangan pemerintah, cukuplah. Ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain”.
Ujar Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/01/2018).
Menurut Kalla, kapal-kapal asing yang ditangkap itu cukup ditahan saja, untuk nantinya bisa kita lelang dan uangnya masuk kas Negara. Selain dilelang, kapal-kapal tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Indonesia kekurangan banyak kapal untuk menangkap ikan, daripada harus membeli dengan dana APBN, tapi ternyata banyak kapal yang menganggur dan tidak dimanfaatkan.
Kalla juga mengatakan bahwa kebijakan yang diambil Menteri Susi ini tidak sesuai dan tidak diatur dalam UU Nomor 45/2009 tentang perikanan.
Namun, Susi pun sebelumnya sudah menjelaskan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan yang ia lakukan sudah diatur dalam UU Nomor 45/2009 tentang perikanan.
Dalam pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibatas perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
Sementara itu, menurut pasal 69 ayat 4, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat 1, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan mengatakan, cukup sudah penenggelaan kapal ikan yang dilakukan oleh Susi saat ini. Pemerintah harusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat.