JAKARTA, Bernas.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meyakini bahwa langkah penenggelaman kapal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) diatur sesuai undang-undang yang berlaku.
Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam sebuah video yang diunggah oleh akun YouTube KKP News, Selasa (9/1/2018), Susi ingin agar informasi bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan itu telah diatur dalam UU Perikanan No. 45/2009 bisa disosialisasikan.
“Tenggelam, penenggelaman, tenggelamkan itu tiga kata yang dalam tiga tahun ini begitu melekat dan seolah-olah menjadi trademark dari pada Susi Pudjiastuti. Padahal bukan,” kata Susi.
Pasal 69 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
Sementara itu, pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Susi juga menyampaikan bahwa penenggelaman kapal bukanlah kemauan dirinya pribadi sebagai seorang menteri. Katanya, hal itu dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018.
Karena, menurutnya, pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.
?Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat,? katanya seusai rapat koordinasi dengan empat menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (8/1/2018).