BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Fadli Waspadai Kebijakan Pajak Trump

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon menyoroti pengesahan UU Reformasi Perpajakan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump....

Senin, 25 Desember 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 24 Desember 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon, menyoroti pengesahan UU Reformasi Perpajakan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Fadli mengatakan, kebijakan Trump tersebut menjadi reformasi pajak terbesar di AS sejak era 1980-an.Trump telah memangkas pajak korporat dari sebelumnya 35 persen, kini menjadi 21 persen dan akan mengurangi beban pajak untuk individu.

“Kebijakan ini pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Ditambah oleh kenaikan suku bunga acuan The Fed, efeknya bisa jadi berganda,” ujar Fadli dalam keterangannya, Minggu (24/12/2017).

Dirinya memprediksi, ancaman repatriasi ini akan makin memperkuat nilai tukar dollar dan tentu akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

“Setiap penurunan nilai tukar rupiah, beban pembayaran cicilan utang dan bunga utang kita tentu jadi membengkak, karena semuanya dibayar dengan dollar,” katanya.

Lanjut dia, sebagai gambaran, per Oktober 2017, total utang luar negeri kita mencapai US$341,52 miliar atau sekitar Rp 4.603 triliun.

“Dengan angka tersebut, beban pembayaran bunga utang kita tahun depan diperkirakan bisa di atas angka Rp300 triliun,” katanya.

Untuk itu dirinya mendesak supaya pemerintah dan otoritas moneter untuk berpikir cerdik.

“Jika kita menghadapi kenaikan suku bunga acuan The Fed, dengan menaikan juga suku bunga acuan di dalam negeri, itu akan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah selama ini yang berusaha untuk menekan tingkat suku bunga kredit di bawah dua digit,” terang Fadli.

Pasalnya, setiap kenaikan suku bunga acuan, maka suku bunga kredit juga otomatis akan naik yang pada gilirannya akan kian menekan iklim usaha di dalam negeri.

 Bank Indonesia harus bisa merumuskan kebijakan yang pas, agar tidak memukul sektor riil yang saat ini sedang terjepit.

“Di tahun politik 2018, pemerintah tak boleh kehilangan fokus terhadap soal ekonomi. Jangan sampai kita tak memiliki skenario jika terjadi gejolak ekonomi tahun depan,” pungkas Fadli.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan