JAKARTA, Bernas.id ? Airlangga Hartarto resmi menjadi Ketua Umum Golkar. ?Golkar Bersih? pun menjadi salah satu tagline Golkar dalam Munaslub di penghujung tahun 2017 ini. Diketahui Fraksi Golkar masuk dalam Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara, Pansus Hak Angket KPK dicap masyarakat melemahkan KPK, yang gencar memberantas korupsi. Airlangga menegaskan Golkar tak akan menarik diri dari formasi Pansus KPK.
“Kalau itu, itu kan ada mekanisme tersendiri, bahwa Pansus itu kan sudah terbentuk dari bagian keputusan paripurna DPR.
Nah, yang dapat dilakukan adalah tentu penyelesaian Pansus, kesimpulan Pansus itu segera diselesaikan,” kata Airlangga di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/17).
Soal 'Golkar Bersih', Airlangga menyebutnya bermakna luas. Menurutnya, Golkar akan mengutamakan transparansi dan tata kelola yang baik guna memerangi praktik korupsi. Ia mengungkapkan apa yang dia maksud tata kelola baik dan transparansi.
“Korupsi itu sebagai akhir dari sebuah proses, tapi prosesnya harus dikawal dengan transparansi.
Nah, proses pengawalan itu berada dalam fungsi daripada DPR, yaitu fungsi pengawasan.
Makanya, fungsi pengawasan itu kita dorong agar lebih transparan, demikian pula dalam pembahasan yang terkait dengan anggaran dan yang lain,” jelasnya.
“Kita mencoba menyelesaikan persoalan korupsi itu dari pembahasan hulu, di proses maupun implementasi di kementerian dan lembaga, KL, itu fungsi dari hilir. Nah, tentu kita mengharapkan bahwa Golkar itu akan mengawal proses macam itu,” sambung Airlangga.
Sedangkan, Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menyebut Partai Golkar pastinya memperhatikan aspirasi masyarakat terkait keberadaan di Pansus Angket KPK.
Golkar, kata Nurdin, tentunya akan melakukan evaluasi soal keberadaan di Pansus Angket KPK.