JAKARTA, BERNAS.id – Untuk menangani berbagai iklan produk kesehatan yang menyesatkan masyarakat dengan memberikan informasi yang keliru, Kementerian Kesehatan merangkul tujuh kementerian lembaga.
?Iklan kesehatan sebagaimana ?hoax? kesehatan lain harus diawasi, ditindak, diperangi dan tidak boleh dibiarkan,?
kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo, usai menandatangani nota kesepahaman bersama tujuh kementerian lembaga di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa (19/12).
Tercatat, Nota kesepahaman tersebut terkait Pengawasan Iklan dan Publikasi Bidang Kesehatan yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Sensor Film, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Periklanan Indonesia dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
Dalam nota kesepahaman tersebut juga nantinya menjelaskan tugasnya dari setiap lembaga, yaitu bekerja mengawasi iklan yang dianggap menyesatkan dan saling memberikan informasi terkait.
?Hingga saat ini masih banyak iklan obat-obatan yang beredar di berbagai media, namun belum terbukti secara klinis dan informasinya cenderung menyesatkan, seperti di televisi misalnya, sering ditemukan berbagai iklan pengobatan tradisional dan alternatif, talkshow kesehatan, obat, perbekalan kesehatan dan rumah tangga hingga produk yang mengklaim bermanfaat kesehatan,?
jelas Untung.
Dirinya menilai, ciri-ciri iklan ?hoaks?
di antaranya disampaikan secara berlebihan dan bersifat superlative, selain itu ada testimoni pengguna atau klien dan hadirnya dokter yang tertindak sebagai endorser.
?Padahal, proses penyembuhan tergantung kondisi tubuh dan penyakit yang diderita. Semua proses penyembuhan dan obat atau alat yang digunakan tidak bisa disamaratakan,? kata Untung.