BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ini Kelemahan Dalam Putusan Mantan Gubernur Papua

Tim panel eksaminasi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai terdapat sejumlah ketidakidealan dan beberapa kelemahan dalam putusan m...

Sabtu, 9 Desember 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Desember 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Tim panel eksaminasi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai terdapat sejumlah ketidakidealan dan beberapa kelemahan dalam putusan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Dr M Syamsudin dari tim panel eksaminasi APPTHI menyampaikan hasil eksaminasi atas putusan Barnabas Suebu dalam diskusi publik putusan eksaminasi di Jakarta, Jumat (8/12). Menurut tim eksaminasi, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Perkara Nomor 01/PID/TPK/2016/PT.DKI masih menempati area positif baik dilihat dari sisi keadilan prosedural maupun keadilan substantif.

Namun, lanjut Syamsudin, beberapa ketidakidealan dan sejumlah kelemahan dalam dua putusan itu mengurangi kualitas putusan yang mencerminkan keadilan substantif dan putusan perkara terpidana Barnabas Suebu. 

Kemudian, dalam mempertimbangkan majelis hakim soal hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Barnabas, tidak mempunyai parameter yang jelas.

“Sikap batin, riwayat hidup, keadaan sosial terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa yang akan datang terdakwa, atau keadaan-keadaan pribadi yang diperoleh dari keterangan orang-orang di lingkungan atau tetangga kurang dipertimbangkan oleh hakim,” katanya.

Menurut tim panel, hakim bisa menggali informasi tentang faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut dari faktor-faktor non-yuridis seperti psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, kearifan lokal, dan religius.
 
Tim panel eksaminasi juga menilai, penerapan pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang tepat. Pasalnya, Barnabas didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Tipikor.

Pasal 3 ditujukan untuk yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2.

Sedangkan ketentuan Pasal 2 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3.
Karena itu penggunaan Pasal 2 UU Tipikor kepada Barnabas adalah kurang tepat.

Menurut tim panel, putusan hakim juga lebih berorientasi pada asas legalitas formal. Sedangkan asas legalitas formal banyak mendapat kritikan dan kurang sesuai dengan semangat yang dibangun dalam UUD NRI 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman yang melengkapi asas legalitas yang tercantum dalam KUHP.

“Faktor-faktor di luar hukum atau non yuridis perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan dapat terasa adil bagi semua pihak,” ujarnya.

Hakim kurang memperhatikan faktor jasa atau pengabdian Barnabas kepada negara atau pemerintah saat menjabat gubernur Papua selama dua periode. Barnabas selaku gubernur, membangun PLTA dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional.

Pembangunan PLTA juga sangat positif, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Selain itu, pembangunan PLTA juga memperhatikan lingkungan dengan kebijakan tentang perlindungan hutan di mana 70% dari total hutan di Papua harus dilindungi, sehingga sungai-sungai dapat dimanfaatkan untuk membangun PLTA.

Kemudian, meski keterangan saksi yang dihadirkan menguatkan tindak pidana korupsi yang dilakukan Barnabas, namun putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, dan PT Jakarta tidak menjabarkan berbagai landasan hukum yang mewarnai dinamika pergerakan doktrin dan dasar hukum dalam menimbang dan memutuskan perkara tersebut.

“Pendapat hakim, cenderung bersifat asumsi yang didasari pada opini populis seperti kemiskinan rakyat tanpa membuktikan dengan data dan fakta tentang hubungan tindak korupsi yang dilakukan dengan kemiskinan yang terjadi di Papua,” ujarnya.

Soal sarat opini politik tetap harus dibuktikan agar tidak hanya didasarkan dengan prasangka. Dalam Putusan PT, majelis hakim telah menerapkan pertimbangan dengan prasangka dan bukan berbasiskan bukti tentang hubungan korupsi yang dilakukan oleh Barnabas dengan organisasi atau kelompok yang menuntut kemerdekaan Papua.

Kemudian, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, dan PT Jakarta mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih didasarkan pada perbuatan terdakwa sebagai pejabat negara yang melakukan beberapa perbuatan korupsi sekaligus (perbarengan) dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya dinilai terlampau sumir dan berlebihan.

“Karena sebagai perbuatan pembarengan, majelis hakim Tipikor PT DKI telah menambah hukuman terhadap terdakwa, yaitu dari hukuman 4 tahun 6 bulan penjara menjadi hukuman 8 tahun penjara,” kata Syamsudin.

Atas dasar itu, tim panel eksaminasi menilai putusan terhadap Barnabas sangat berlebihan jika ditambahkan dengan pencabutan hak politik memilih dan dipilih dalam pemilihan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali usia terdakwa.

“Pada waktu putusan dijatuhkan (terdakawa) sudah berusia 69 tahun ditambah dengan menjalani hukuman 8 tahun, maka usianya sudah cukup tua untuk menikmati hidup dengan tenang,” ujarnya.

Bahwa dalam putusan yang dieksaminasi terlihat penarikan kesimpulan yang dilakukan majelis hakim Tipikor Jakarta dan PT Jakarta terjadi “jumping conclution”, yaitu penarikan kesimpulan yang tidak memperhatikan premis-premis awal.

“Tetapi langsung mengambil kesimpulan yang melampaui premis-premis awalnya.

Khusus majelis hakim PT, terlihat bahwa pertimbangan hukum dengan amat menjadi bertentangan,” ujarnya.

Eksaminasi putusan dilakukan tim panel eksaminasi terdiri dari 5 orang yang ditugaskan APPTHI yaki Dr Anton F Susanto, Dr M Syamsudin, Abdul Fickar Hadjar SH, MH, Dr Farhana Rasjidi, dan Dr Iur Asmin Fransiska.

Barnabas awalnya divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian diperberat oleh PT DKI Jakarta menjadi 8,5 tahun penjara serta hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa pidana.

Tak terima vonis yang menjadi lebih berat, Barnabas kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun majelis PK yang diketuai Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Salam Luthan menguatkan putusan PT Jakarta.

Barnabas divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek Detailing Engineering Design PLTA Sungai Memberamo, Papua sehingga merugikan keuangan negara.

Tag:#putusan gubernur papua#appthi#eksaminasi putusan#mantan gubernur papua#kelemahan putusan

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Ini Kelemahan Dalam Putusan Mantan Gubernur Papua”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan