BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kemenhub Terus Bahas Penentuan Tarif Kereta Bandara

Penentuan tarif Kereta Bandara Soekarno-Hatta yang rencananya akan dioperasikan bulan Desember ini masih dalam proses pembahasan di Kementrian Perhubungan...

Rabu, 6 Desember 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 5 Desember 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Penentuan tarif Kereta Bandara Soekarno-Hatta yang rencananya akan dioperasikan bulan Desember ini, masih dalam proses pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku, bahwa penentuan tarif kereta termasuk ke dalam poin yang sedang dibahas, apalagi wacana tarif sebesar Rp 100 ribu dianggap terlalu mahal.

“Ini tarif kita sedang pelajari. Kemarin Presiden memang menyatakan mungkin itu agak terlalu mahal, dan kita akan kaji dengan suatu angka lebih bersahabat,” ucap Budi di Jakarta.

Nantinya untuk menentukan tarif yang akan ditetapkan, Kemenhub akan melakukan diskusi bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tapi angka itu belum final, tentunya PT KAI dan BUMN yang akan melakukan,” ucap Budi Karya.

Budi berharap dengan dilakukannya pembahasan dengan pihak-pihak terkait, maka pekan depan Kereta Bandara sudah dapat melakukan uji coba operasi dengan mengangkut penumpang.

“Sekarang akan uji coba. Dalam beberapa hari kedepan dipakai lebih intensif, supaya minggu depan Pak Presiden bisa resmikan dan secara masif digunakan 1 Januari,” pungkas Budi Karya.

Selain itu, Budi Karya menuturkan, ke depan pihaknya akan mengatur adanya tambahan moda transportasi massal lain untuk mendukung KA Bandara.

“Selanjutnya akan kita tambahkan lagi angkutan massal seperti MRT (mass rapid transit), LRT (light rapid transit), bus dan sebagainya,” terang Budi.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan