Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Masyakarat Indonesia Diharapkan Konsumsi Ikan Lokal

Oleh: Redaksi Bernas•21 November 2017
Masyakarat Indonesia Diharapkan Konsumsi Ikan Lokal
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyakini bahwa Indonesia tidak akan mengimpor gas hingga 2019 karena masih memiliki cadangan...."

🗓️ Dipublikasikan pada 21 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat Indonesia agar dapat memperbanyak konsumsi ikan, khususnya produk local sebagai sumber daya alam.

“Makanlah ikan lokal, seperti ikan patin lokal, sebagai sumber daya alam,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo di Jakarta.

Nilanto mengingatkan bahwa ikan patin atau yang dikenal dengan sebutan “catfish” dalam bahasa Inggris, merupakan ikan asli Nusantara dan banyak terdapat di berbagai daerah di Tanah Air, kondisi ini diwaspadai karena adanya filet impor ikan patin yang ternyata diduga mengandung kandungan zat yang berbahaya sehingga sudah selayaknya produk lokal diutamakan.

?Dengan menyantap produk yang ditangkap oleh nelayan Indonesia akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh mereka sehingga juga membantu meningkatkan perekonomian,? tuturnya.

Namun demikian, KKP diharapkan bisa memaksimalkan pengelolaan sumber daya perikanan di kawasan perikanan nusantara, mengingat stok perikanan yang ada di Republik Indonesia sangat melimpah, yang selama ini belum maksimal melakukan pengelolaan sumber daya ikan karena pemberian izin penangkapan ikan tidak menggunakan hasil Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan) sebagai bahan pertimbangan.

“Klaim melimpahnya stok ikan perlu didukung dengan tata kelola perikanan berkelanjutan,” kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim.

Abdul Halim menambahkan, pelayanan perizinan perikanan seperti pengurusan Surat Laik Operasi (SLO) memerlukan waktu selama tiga bulan. “Ironisnya, saat dokumen diserahkan, saat itu pula masa berlakunya habis,” paparnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram