JAKARTA, Bernas.id ? Badan Pusat Statistik (BPS) segera memperbarui data kependudukan di Indonesia. Sensus penduduk pun rencananya akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Sebagai persiapannya, pihak BPS sedang meminta masukan dari berbagai pihak pemangku kepentingan agar pelaksanaan sensus penduduk sukses.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan salah satunya adalah masukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rencananya BPS akan bekerja sama dengan direktorat tersebut. Kerja sama dilakukan karena selama ini data kependudukan ada perbedaan.
Pertama, data administrasi kependudukan yang dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri. Kedua, data kependudukan BPS yang selama ini berasal dari sensus.
Data tersebut berbeda. Untuk data kependudukan BPS, masyarakat dihitung dan dilihat berdasarkan lokasi mereka tinggal.
Sementara data Kementerian Dalam Negeri, penduduk dihitung berdasarkan data kependudukan mereka.
“Memang masih ada masalah terkait itu, perbedaan konsep yang sebabkan kebingungan masyarakat dan pengguna data. Maka itu dengan menjaring masukan ini, kami harap masalah bisa diatasi,” terang Suhariyanto, Selasa (14/11/17).
Tak hanya masukan, ia mengaku sedang menyiapkan semua keperluan untuk pelaksanaan sensus termasuk anggarannya. “Belum dihitung baru diajukan tahun depan, tapi besar.
Berkaca dari sensus ekonomi yang dilakukan kemarin saja butuh Rp 3 triliun,” imbuhnya.
Di lain sisi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Abdullah menyebutkan dilibatkannya Kemendagri dan penggunaan data administrasi kependudukan dalam sensus yang akan dilakukan tersebut merupakan hal baru. Pihaknya berharap agar pelibatan dan penggunaan tersebut nantinya membuat sensus lebih memberi gambaran lengkap tentang kependudukan di Indonesia.
“Kami harap, data Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi pedoman saat di lapangan,” ujar Sairi.