BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

FINANSIAL

Maraknya Agen Travel Asing, Pengusaha Hotel Minta Pemerintah Blokir

Dengan adanya perkembangan teknologi, wisatawan hanya tinggal ?meng-klik? dari aplikasi agen travel di smartphonenya secara online. Beberapa agen travel asing y...

Selasa, 14 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Dengan adanya perkembangan teknologi, wisatawan hanya tinggal ?meng-klik? dari aplikasi agen travel di smartphonenya secara online."

🗓️ Dipublikasikan pada 13 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Wisatawan lokal maupun mancanegara, saat ini sudah tidak perlu repot lagi dalam bepergian ke luar ataupun ke dalam negeri. Pasalnya, teknologi melalu gawai saat ini sudah sangat membantu wisatawan dalam mencari penginapan atau hotel ketika berkunjung ke suatu tempat. 

Dengan adanya perkembangan teknologi, wisatawan hanya tinggal ?meng-klik? dari aplikasi agen travel di smartphonenya secara online.

Beberapa agen travel asing yang mengakomodir sebagai agen travel asing, diantaranya Agoda, Booking.com atau Expedia yang menjadi beberapa contoh platform industri agen travel daring asal luar yang marak digunakan masyarakat dewasa ini.

Meskipun keberadaan agen travel milik luar tersebut cukup membantu, namun di sisi lain para pengusaha hotel merasa dirugikan. Pasalnya, agen travel asing itu tak jarang meminta komisi dalam jumlah besar.

“Sekarang kisaran komisinya itu antara 15 persen-30 persen,” ungkap Hariyadi Sukamdani, selaku Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Hariyadi menuturkan, persoalan lain yakni pemerintah juga tak bisa menarik pajak dari para agen travel daring asing ini.

Hal itu disebabkan, rata-rata dari mereka tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah pun tak bisa memungut pajak sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

“Kami sudah minta kepada pemerintah bahwa kami akan sangat keberatan dan akan komplain kalau pemerintah sampai tidak bisa mendorong mereka menjadi badan usaha tetap di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, pengusaha perhotelan tentu enggan bila harus menanggung beban pajak yang semestinya dibayarkan agen travel asing kepada negara. Sementara di lain pihak, agen travel lokal justru bersedia membayar pajak sesuai peraturan dalam PPh Pasal 23.

Ia pun meminta pemerintah bersikap tegas dengan memblokir usaha agensi travel daring asing bila mereka tetap enggan membuka badan usaha tetap di Indonesia.

Sekalipun kontribusi mereka cukup besar di dalam sektor pariwisata, Bali misalnya, yang hampir mencapai 50 persen dari total pemesanan kamar, berasal dari agen travel asing.

“Kalau mereka tidak mau ya pemerintah harus berani ambil keputusan. Diblokir saja.

Toh banyak juga online travel agent (OTA) lokal,” pungkasnya.

Tag:#agen travel asing#pengusaha hotel#blokir pemerintah#wisata online#aplikasi travel

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita FinansialPilar Bisnis