BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Peran Swasta Bantu Ringankan Pembiayaan Pembangunan Transportasi

pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan Kemenhub terus mendorong peran serta investasi BUMN maupun swasta nasional atau asing...

Jumat, 10 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 9 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Untuk meringankan besarnya pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong peran serta investasi BUMN maupun swasta nasional atau asing.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo. Yang menilai bahwa pembangunan infrastruktur merupakan satu dari 3 prioritas utama Kabinet Kerja, sedangkan dua prioritas lainnya yakni deregulasi dalam konteks kemudahan berbisnis dan capacity building.

?Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang besar tersebut pemerintah telah mengubah paradigma pembiayaan pembangunan infrastruktur. Saat ini model pembiayaan infrastruktur sudah lebih kreatif, tidak hanya bertumpu pada APBN saja, apalagi target pembangunan infrastruktur di indonesia khususnya di bidang transportasi amat sangat ambisius,? papar Sugihardjo.

Tercatat pertumbuhan sektor transportasi rata-rata di atas 7% per tahun, lebih besar dari pertumbuhan PDB secara total, dan di tahun 2016 sektor transportasi berkontribusi sebesar 5,18% terhadap PDB.

Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa melalui tata kelola anggaran yang efektif dan efisien, sektor transportasi berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian nasional, walaupun dihadapkan pada kondisi keterbatasan anggaran pembangunan.

Untuk itulah, kata Sugihardjo, investasi di bidang transportasi baik infrastruktur, sarana maupun pelayanan sudah layak secara ekonomi dan finansial, karena pada prinsipnya transportasi itu adalah direct demand, sehingga sudah dapat dilakukan kerja sama dengan pihak BUMN atau swasta.

?Itu yang kita dorong. Kalau kita melakukan ini anggaran pemerintah yang terbatas dapat digunakan pada daerah terpencil, terluar dan perbatasan dimana swasta atau investor tidak akan masuk. Karena secara alaminya swasta mencari profit.

Karenanya di daerah itu pemerintah yang hadir,? jelas Sugihardjo.

Kemenhub pun sejauh ini telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengembangkan kerjasama pemerintah dengan swasta, meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang, dimana untuk jangka pendek dan menengah antara lain dengan penguatan legalitas dengan merevisi regulasi terkait, meningkatkan transparansi informasi, menyusun Roadmap, menggunakan jasa pihak ketiga sebagai badan penyiapan dan memilih satu proyek percontohan untuk menjadi tolak ukur mekanisme pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan swasta yang terbaik.

Sedangkan untuk jangka panjang meliputi, pengembangan kapasitas investasi, membuat Investment Center yang terdiri dari tim ahli di bidang keuangan, kontrak, manajemen proyek, menyusun E-government PPP dan deregulasi peraturan.

?Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran serta swasta dapat meningkat dan Kementerian Perhubungan sangat terbuka serta menyambut baik para investor dalam Pembangunan Indonesia khususnya di sektor transportasi,? tutup Sugihardjo. 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan