MEDAN, Bernas.id – Pembangunan proyek infrastruktur Jalan Tol Medan-Binjai, nampaknya tersendat. Pasalnya, dalam pembangunan proyek tersebut, pihak pengembang terbentur dengan proses pembebasan lahan terkait pembangunan jalan tol tersebut. Padahal direncanakan pembangunan jalan tol tersebut selesai pada Oktober 2017 silam.
Rizal Sutjipto, selaku Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan, pihaknya sudah mengikuti ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
“Meski ini domainnya panitia pengadaan lahan, tapi kami mengikuti karena ada kepentingan mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai sesuai rencana.
Makin cepat, makin baik,” ungkap Rizal Kamis (9/11/2017).
Jalan Tol Medan-Binjai merupakan pertemuan dua jalur lain yaitu Tanjungmorawa-Belawan dan Kualanamu-Tebingtinggi. Pertemuan ketiga ruas inilah yang menjadi target Hutama Karya. Pembebasan lahan yang menjadi kendala konektivitas ketiga ruas tol tersebut, membuat Rizal harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah selaku pemilik otoritas penuh agar menyiapkan diri saat eksekusi dilakukan.
“Prosesnya harus cepat, tapi komprehensiflah, jangan sampai menimbulkan gejolak.
Kasusnya cukup kompleks, ada yang menggarap, ada yang menduduki sekian puluh tahun di atas tanah yang sudah bersertifikat, tapi sertifikat itu digugat oleh Grand Sultan,” terangnya.
Para penggarap itu tidak terdata dengan baik lewat izin mendirikan bangunan (IMB) karena membangun di atas tanah milik orang lain. Rizal mencatat jumlahnya sebanyak 378 kepala keluarga (KK), dengan panjang areal pemukiman sekitar 3,6 kilometer.
Disinggung soal batas waktu penyelesaian sengketa, dia bilang sejak tahun lalu namun mundur-mundur terus.
“Kami selesaikan bertahap, siapa yang bersedia langsung kami prioritaskan. Kami sendiri punya kepentingan harus segera membayar karena dana talangan kami ada batasnya.
Kalau lewat Desember ini, maka kami harus melakukan negosiasi ulang, janjinya itu hanya dua tahun, tahun ini terakhir,” jelas Rizal.
Lebih lanjut Rizal mengatakan, apabila tak selesai Desember 2017, pihaknya akan mengajukan kredit atau memperpanjang proses dana talangan lagi. Dia menuturkan, dana tahun ini tidak terserap padahal bunga berjalan terus. Karena itu Rizal berharap pembebasan lahan segera selesai.
“Jadi tidak ada cerita tidak ada uang, cuma prosesnya karena sudah sampai pengadilan, legalitasnya jadi panjang.
Sidang berapa kali, putusan, lalu eksekusi. Eksekusi juga perlu waktu, harus koordinasi dengan pemda untuk mengerahkan aparatnya,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Nurhajizah Marpaung selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara mengungkapkan, pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai hampir 100 persen rampung.
September 2017, Seksi 2 ruas Helvetia-Seisemayang dan Seksi 3 Seisemayang-Binjai resmi beroperasi. Sementara Seksi 1 Tanjungmulia-Helvetia masih proses pembebasan lahan yang ditargetkan selesai Oktober 2017.
Nurhajizah mengimbau, masyarakat bersedia menerima proses ganti rugi.
Alasannya, pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat Sumatera Utara.
“Daripada konsinyasi di pengadilan, kan lebih baik menerima ganti rugi,? jelasnya.
Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 dirancang sepanjang 6,071 kilometer dengan kebutuhan lahan 36,66 hektar. Seksi 2 sepanjang 9,051 kilometer dengan kebutuhan lahan 46,36 hektar dan Seksi 3 sepanjang 10.319 kilometer dengan kebutuhan lahan 61,04 hektar.
Total luas lahan yang harus dibebaskan 25,441 hektar dengan kebutuhan lahan 144,06 hektar. Anggaran yang disediakan untuk pembangunan jalan tol ini sekitar Rp 1,1 triliun.