JAKARTA, Bernas.id – Bareskrim Mabes Polri begitu cepat memberikan pelayanan terhadap Laporan Polisi Sandy Kurniawan yang tidak lain adalah seorang Advokat yang juga menjadi Kuasa Hukum Setya Novanto. Setya diduga terlibat dalam perkara Korupsi e-KTP di KPK.
Sandy melaporkan dua orang pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1028/X/ 2017/ BARESKRIM, Tanggal 9 Oktober 2017 dan pada tanggal tanggal 7 November 2017 langsung dinaikan status pemeriksaan dari Penyelidikan ke Penyidikan sebagaimana dapat dibaca dalam Surat Bareskrim Polri berupa SPDP terhadap Terlapor a/n. SAUT SITUMORANG, AGUS RAHARDJO, dkk., karena diduga melanggar pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.
“Dengan dinaikan status pemeriksaan dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan, maka nasib KPK dan dua pimpinannya yaitu Saut dan Agus, bisa dipastikan tidak akan jauh berbeda dengan nasib KPK dan dua pimpinan KPK sebelumnya yaitu Abraham Samad dan Bambang W, yang juga mengalami apa yang oleh publik disebut sebagai “kriminalisasi”, ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus kepada Bernas.id, Kamis (9/11/2017).
Karena itu sambung Petrus, prinsip atau asas yang berlaku di dalam UU Tipikor dimana penanganan perkara korupsi harua didahulukan dari perkara yang lain harus ditempatkan secara konkrit dalam kasus dua pimpinan KPK ini, karena jika diabaikan maka kasus yang ecek-ecek akan memakan korban besar dimana dua pimpinan KPK akhirnya diberhentikan.
Sementara dari jabatannya karena berstatus Tersangka dan kerja KPK menjadi stagnan.
“Bola ada di tangan Bareskrim Polri dan sulit diprediksi. Jika status dua pimpinan KPK ini berubah menjadi Tersangka, maka konsekuensinya dua pimpinan KPK itu dalam waktu dekat akan diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi dan jika skenario ini yang terjadi, maka hal itu jelas akan menghambat proses pengambilan keputusan Pimpinan KPK ke depan, termasuk dalam menentukan apakah status pemeriksaan kasus Setya Novanto harus dilanjutkan, ditahan atau diteruskan ke tahap penuntutan,” tegasnya.
Pada tahap ini, Presiden Jokowi mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara terhadap Saut Situmorang dan Agus Rahardjo sesuai dengan amanat UU KPK. Di sisi lain, akan muncul kondisi dimana Peesisen harus menunjuk dua orang lain untuk menggantikan posisi dua pimpinan KPK yang sementara waktu kosong karena status Tersangka dan berhenti sementara, sehingga bisa dibayangkan bagaimana nasib penanganan kasus e-KTP terutama status Setya Novanto dan kasus-kasus besar lainnya di KPK.
“Proses pidana di Bareskrim yang hari-hari ini terjadi diduga akan mengarah kepada kriminalisasi jilid II.
Dan sudah tentu akan memberi stigma buruk pada Pemerintahan Jokowi yang oleh sebagian masyarakat mulai meragukan ketegasan Presiden Jokowi ketika menghadapi Setya Novanto dan kepentingan dukungan politik kekuasaan dari Partai Golkar, terhadap kelangsungan kepemimpinan Presiden Jokowi-JK,” pungkasnya.