BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

FINANSIAL

Soal UU Tapera, Pemerintah Perlu Hati-hati dan Kaji Kembali

Soal undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), pemerintah diminta untuk berhati-hati dan mengkaji kembali dalam mengimplementasikannya. Pasalnya, UU...

Selasa, 7 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Soal undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), pemerintah diminta untuk berhati-hati dan mengkaji kembali dalam mengimplementasikannya."

🗓️ Dipublikasikan pada 6 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Soal undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), pemerintah diminta untuk berhati-hati dan mengkaji kembali dalam mengimplementasikannya. Pasalnya, UU Tapera rencananya untuk menjadikan pekerja PNS, TNI/Polri, dan BUMN sebagai tahap awal sasarsn pelaksanaan UU tersebut, sehingga perlu dikaji.

Hal tersebut, diungkapkan Muhammad Joni selaku Managing Director Smart Property Consulting (SPC). Joni menuturkan, UU Tapera akan mengalihkan seluruh pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Taperum PNS yang dikelola Bapertarum PNS juga iuran pekerja dan pemberi kerja menjadi dana Tapera.

Terkait hal itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan setiap kelompok peserta atau jenis pekerja walaupun pada tahap pertama pelaksanaan Tapera.

“Keliru, jika tahap pertama mengutamakan PNS, anggota TNI/Polri dan BUMN karena dianggap mudah.

Pembiayaan Tapera mesti untuk semua walau pelaksanaan ditahap awalnya,” jelasnya, Senin (6/11/2017).

Muhammad Joni, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Housing and Urban Development (HUD) Institute mengatakan,  jika rencana tersebut diteruskan, akan terjadi turbulensi dari keberlanjutan program strategis nasional sejuta rumah.

Lanjut Joni, saat ini saja turbulensi tersebut sudah terjadi karena pengurangan dana APBN untuk FLPP dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun atau 68%. Dalam pandangannya, secara politik dan hukum bisa tergelincir isu diskriminatif, sehingga pemerintah maupun pemangku kebijakan Tapera harus bijak dalam merancang regulasi.

Menurutnya, Badan Pelaksana dan Komite Tapera harus lebih tangguh menjangkau semua target masyarakat. “Jangan ada yang tercecer, sebab hal prinsip untuk menjangkau semua dan pemenuhan hak hunian secara progresif dan pencapaian penuh. Kemampuan Tapera memang mesti diuji tetapi jangan alakadarnya dan ambil resiko proses transformasi dan transisi yang menyebabkan perlambatan target pencapaian pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” imbuhnya.

BP Tapera wajib memastikan kompatibelitas dan kapasitas legal yang baik.

Ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, pembentukan kelembagaan yakni BP Tapera dan Komite Tapera, dengan sistem, regulasi, dan tata kelola yang akuntabel dan transparan atas dana amanat.

Kedua, menyiapkan regulasi dan sistem bekerjanya BP Tapera dan Komite Tapera. Apalagi, Dana Tapera ini agak unik dan berbeda dengan dana amanat lain seperti BPJS sebab tidak ada anasir pekerja dan pemberi kerja dalam BP Tapera maupun Komite Tapera.

Justru, tanggung jawabnya makin berat dan langsung berhadapan dengan jutaan masyarakat pekerja dan pemberi kerja.

Ketiga, menyiapkan secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan transformasi dana dan aset dengan tidak seperti melakukan pindah kantor dan peralihan pembukuan semata, tetapi proses hukum yang musti tuntas dan legal.

Joni memaparkan, tantangan terbesar BP Tapera dan Komite Tapera nanti adalah kinerja dan pencapaiannya mesti lebih melompat eksponental dari pendahulunya. “Jika tidak, akumulasi Dana Tapera justru berbahaya dan berisiko bagi efektivitas UU Tapera, kredibilitas BP Tapera dan Komite Tapera, termasuk Presiden.

Dengan akumulasi Dana Tapera, lompatan sejuta rumah semestinya lebih progresif,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita FinansialPilar Bisnis