BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ini Kata Gerindra dan Demokrat Soal Gugatan PT 20 Persen

Polemik Presidential Treshold 20 persen masih menjadi perdebatan partai politik. Sekarang ini bola panas PT 20 persen berada di tangan Mahkamah Konstitusi....

Senin, 6 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Polemik Presidential Treshold 20 persen masih menjadi perdebatan partai politik."

🗓️ Dipublikasikan pada 5 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Polemik Presidential Treshold 20 persen masih menjadi perdebatan partai politik. Sekarang ini bola panas PT 20 persen berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Partai Gerindra berharap MK segera memutuskan terkait gugatan PT 20 persen tersebut.

“Ini bukan satu kasus yang sulit buat MK. Dan MK jangan sampai menunda karena tahapan pemilu sudah dimulai.

Sudah tiga bulan lebih harusnya cukup. Kita tunggu sampai akhir tahun ini semoga ada keputusan”, ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam keterangan persnya yang Senin (6/11/2017).

Bagi partai besutan Prabowo Subianto itu, keputusan MK berpengaruh terkait partai yang ingin ikut dalam pencalonan presiden. 
“Apalagi kalau diputuskannya nanti 0 persen sehingga partai bisa mencari banyak calon,” harap Riza.

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa membuat aturan baru jika aturan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 disetujui. 

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menambahkan, MK hanya diberikan kewenangan untuk menentukan suatu UU melanggar konstitusi atau tidak melalui uji materi. 

“MK itu hanya memutuskan bahwa pasal UU bertentangan dengan UUD, titik,” tegas Didik.

Dalam persoalan gugatan ini tugas MK cuma menerima atau menolak gugatan. 

“Tidak boleh ada norma baru,” jelas Didik.

Demokrat awalnya telah menolak ambang batas pencalonan presiden 20 persen karena hasil Pemilihan Legislatif 2014 dipakai untuk pelaksanaan Pemilu 2019. 

“Dari Demokrat kemudian tidak menyetujui PT 20 persen karena landasan kontitusionalnya menurut kami tidak tepat mendasarkan pada hasil Pileg 2014,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan