Bernas.id – Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dipastikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jogja tahun 2018 akan naik. Kenaikan UMK ini merupakan hasil dari perhitungan upah tahun berjalan dikalikan dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi ditetapkan adalah 3,72 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,01 persen. Sementara UMK Jogja 2017 sendiri adalah Rp 1.572.200 per bulan.
Sehingga jika dihitung, UMK Jogja 2018 di prediksi akan mengalami kenaikan sekitar Rp 137.000 menjadi Rp 1.709.200 per bulan.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengaku sudah menerima usulan UMK Jogja 2018 dari Dewan Pengupahan. Namun dirinya belum membeberkan berapa besaran kenaikan UMK Jogja 2018 nantinya karena masih akan dibicarakan di tingkat provinsi.
?Ada kenaikan dan di atas kebutuhan hidup layak. Besarannya nanti dibicarakan di sana (Pemprov DIY), nanti itu disesuikan dengan kabupaten lain, biar tidak terjadi ketimpangan,? papar Haryadi beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY memberikan reaksi ketidakpuasannya.
Anggota KSPSI Irsad Ade Irawan menegaskan pihaknya akan menggugat SK Gubernur ke pengadilan.
Irsad menambahkan meskipun UMK naik namun jauh dari kata memuaskan dan sangat tidak layak untuk menopang kebutuhan hidup buruh.
Lebih dari itu ia dan KSPSI akan terus melakukan koordinasi dengan serikat pekerja lain dan praktisi hukum untuk menyiapkan langkah hukum.
?Jangankan untuk menghidupi keluarga, untuk kebutuhan harian buruh saja dengan jumlah itu masih kurang,? kata Irsad.