Bernas.id – Sebagai negara hukum, prinsip dalam hukum haruslah ditegakkan. Hal seperti ini juga tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, ?Semua diperlakukan sama di mata hukum?. Oleh karena itu, dalam hidup bernegara tidak boleh menyelewengkan adanya hukum.
Menumpuknya permasalah di negeri inilah yang menjadikan kesejahteraan dan keadilan tak terealisasikan.
Meminjam istilahnya Prof Moh Mahfud MD yang memaknai, ?Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas?.
Kalau seperti itu, hukum sudah menyimpang dari tujuannya yakni mengurangi kejahatan yang ada.
Setelah reformasi, semestinya sistem hukum bermetamorfosis menjadi lebih baik (good governance). Hal ini dikarenakan berbagai lembaga dan institusi tentang hukum sudah banyak yang bermunculan bak kecambah di musim hujan.
Lain halnya dengan masa sebelum reformasi, berbagai kasus kekerasan berbau hukum telah menghantui negara Indonesia, seperti kasus Semanggi II, pembunuhan Munir sebagai aktivis dan pejuang HAM Indonesia belum terungkap dalang pembunuhannya.
Begitu juga dengan kasus tragedi 1998, aktivis pada masa orde baru Wiji Thukul, peristiwa 1965, Tanjung Priuk 1984 dan orde lama seperti terbunuhnya Soe Hok-gie masih belum tertuntaskan.
Pada masa Orde Baru dan Orde lama, korupsi juga sulit untuk terungkap karena negara bukan lagi dijalankan berdasarkan hukum, tapi berdasar pada kekuasaan. Seperti halnya pelanggaran HAM berat terkait G 30 SPKI yang tak kunjung menemukan titik temu penyelesaiannya itu.
Pada 2016 saja banyak sekali pelanggaran hukum, seperti pelanggaran HAM di Papua, pembunuhan, kasus kekerasan pada anak dan perempuan, tragedi Gafatar, teroris, penganiayaan oleh oknum TNI di Maluku, penganiayaan staf ahli DPR, narkoba, diskriminasi, penggusuran dan korupsi yang terus merajalela. Untuk 2017, berbagai kasus hukum menjadikan masyarakat semakin resah dengan kondisi negara ini.
Lihatlah kasus korupsi e-KTP, korupsi PLN, korupsi jual beli jabatan, narkoba, pencurian, begal, perampokan dan masih banyak lagi kasus KKN di pelosok daerah.
Tentu semua itu tidak boleh dibiarkan, hakim harus tegas dalam menetapkan hukum agar tercapai keadilan. Selain menegakkan keadilan, negara pun tak bisa lupa untuk memberi perlindungan pada warganya. Tidak boleh lagi ada minoritas, kaum marjinal, kaum buruh tani yang ditindas atas nama pembangunan negara.
Oleh karena itu, dibutuhkan political will dari pemerintah dan partisipasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membuat suatu kebijakan yang melindungi masyarakat kita.
Kini tahun 2017 hampir sudah berada di ujung bulan, sebentar lagi akan berganti tahun.
Semoga tahun ini tercatat sebagai tahun yang adil, yang berani menempatkan kesalahan pada tempatnya dan bertanggung jawab pada hukum yang ada.
Semoga hukum berjalan lurus dan adil sesuai dengan koridornya.