JAKARTA, Bernas.id – Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia atau APPTHI mengakui paket kebijakan ekonomi Jokowi telah menunjukkan hal yang positif. Namun, hal tersebut tidak diiringi dari sisi hukum.
Untuk itu APPTHI mendorong Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera melakukan reshufle (penggantian) terhadap para kabinetnya dalam sisa waktu sekitar 2 tahun menjabat, terutama di bidang hukum.
Presiden masih cukup waktu untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan kinerja bidang hukum asal sesegera mungkin melakan reshufle terhadap pembantunya (menteri) karena di bidang hukum masih banyak yang perlu untuk ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, kata Ketua APPTHI Dr. Laksanto utomo dalam siaran persnya di Jakarta, Senin.
Kepercayaan masyarakat terhadap hukum terjadi penurunan sementara tingkat kepuasan terhadap kepimpinan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh lembaga survey independen grafiknya terus mengalami kenaikan dari waktu kewaktu.
Dengan begitu, trend tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden kedepan dapat tergerus jika kepercayaan terhada hukum tidak segera dipulihkan.
Dari Panitera, Hakim Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi sampai kini masih banyak yang tertangkap tangan (OTT) oleh KPK. Kejadian tersebut bukan hanya dapat menurunkan wibawa aparat hukum tetapi juga dapat merusak citra Presiden seolah tidak dapat mengendalikan dan menekan sikap koruptif dari para pejabat di lingkungan peradilan itu.
Oleh karenanya, sudah saatnya Presiden bersikap tegas terhadap bawahannya yang dinilai kurang mampu dalam meningkatkan kinerja di bidang hukum tersebut.
Dalam visi misi yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, membenahi hukum yang masih karut-marut itu, setidaknya ada dua prioritas utama yang harus dilaksanakan yakni, meneguhkan penguatan aparat penegak hukum yang harus bersih dari korupsi dan terus memperkuat posisi tawar KPK serta memastikan sinergi di antara lembaga hukum seperti kejaksaan, kepolisian, KPK dan lembaga hukum lainnya agar dapat bekerja lebih maksimal.
Penguatan lembaga hukum terus dilakukan melalui peningkatan peran Kepolisian Nasional dan Kejaksaan. Reformasi hukum kembali diintensifkan melalui agenda tersebut termasuk menciptakan unit Saber (sapu bersih terhadap pungutan liar) yang secara bertahap sudah menunjukkan hasilnya.
Dalam kaitan itu, Pemerintah seyogianya harus dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang hingga kini belum mengalami perbaikan secara signifikan.
IPK Indonesia masih setara dengan Vietnam dan Flipina, tetapi tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura, dimana kedua negara itu secara bertahap meningkatkan IPK-nya kepada titik yang optimal atau di atas 50 poin, sementara Indonesia masih di bawah 40 poin dari sekitar 137 negara yang disurvey oleh lembaga independen dunia.
Ketua APPTHI yang juga didampingi sejumlah pengurus APPTHI Laksanto mengatakan, adanya isu perombakan kabinet termasuk didalamnya Menteri Hukum dan HAM sudah santer diwacanakan banyak pihak.
“Bahwa usulan perombakan kabinet di Kabinet Ayo Kerja jilid III era Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla adalah hak prerogatif Presiden, dan sebagian masyarakat sudah memperkirakan adanya reshufle terhadap kabinet saat ini,” katanya.
Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk Presiden tidak mau melakukan reshufle dan juga tidak ada alasan untuk menteri yang diganti tidak siap.
“Semua menteri harus siap diganti bila dianggap tidak mumpuni dalam memimpin instansi di Kementeriannya,” katanya, penggantian itu merupakan hak prerogatif pesiden karenanya tidak ada yang dapat menghalangi keinginan Presiden Jokowi dalam usaha meningkatkan kepercayaan hukum di masyarakat.
Laksanto juga berharap, Jokowi melakukan perbuatan yang terbaik. Dengan membenahi pembantunya.
Ditambahkan, pengamat hukum Faisal Santiago dari Universitas Borobudur, penegakan hukum selama ini tidak sinergi. Bahkan, ironinya penegak hukum yang ada disebut-sebut diduga terlibat e-KTP.
Ada juga ya independennya dipertanyakan karena berbau partai politik.
Lalu siapakah yang pantas duduk khususnya di Kementerian Hukum dan HAM?
Memang nama Hakim Agung Gayus Lumbun sempat santer cocok menggantikan koleganya di partai, sebagai Menkumham. Melihat sepak terjang Gayus tidak diragukan lagi. Menjadi praktisi hukum senior dan cukup kredible di bidang hukum.
Gayus sendiri merupakan politisi senior besutan Megawati Soekarnoputri.
Dan pernah menjadi anggota Komisi III DPR RI.i
Bidang Ekonomi
Sementara itu Ketua Dewan Pembina APPTHI Prof. Dr. Faisal Santiago menambahkan, selain reformasi di bidang hukum yng belum tuntas Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga belum sepenuhnya mengimplementasikan paket kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.
Tahun silam APPTHI memberikan draf kepada Presiden tentang paket refomasi hukum dan ekonomi, namun hinga kini belum terlihat pelaksanaannya secara optimal, khususnya masih banyaknya pejabat yang terlibat dalam kasus hukum, korupsi, mark-up nilai proyek dan birokratisasi yang belum berjalan secara baik.
“Pejabat negara belum menunjukkan sebagai aparat pelayan publik, itu artinya perubahan mental yang diharapkan Presiden belum berjalan,” kata Faisal.
Di biang ekonomi, pemerintah memang sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI, yang berisikan tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kebijakan ini juga bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission), namun hal itu masih berupa pandangan karena tidak adanya implementasi,” katanya, seraya menambahkan, pelayanan saat ini belum optimal.
Misalnya saja, perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi (online), waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai “pemberi izin” dan belum “melayani” kepentingan publik.
Itu sebanya, kinerja realisasi investasi, meski tumbuh tetapi masih di bawah target yang ditetapkan.
Di antaranya realisasi investasi dunia ke Indonesia masih rendah (1,97%) dengan rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar US$ 1.417,58 miliar.
Capaian target rasio investasi sebesar 32,7% (2012-2016), di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 38,9% pada tahun 2019, realisasi investasi masih rendah dibandingkan dengan pengajuan/komitmen investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) 27,5% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 31,8% (2010-2016), dan belum seimbangnya wilayah investasi di mana investasi di Jawa di atas 50% dibandingkan dengan Luar Jawa.
Faisal juga menyoroati masalah penerapan perizinan pada KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata, yang juga belum menunjukkan lompatan signifikan selama tiga tahun berjalan ini. Kawasan Ekonomi Khusus yang sudah dirancang bahkan sudah ada Keputusan Presiden tentang KEK dan FTZ tetapi belum dapat dioptimalkan lantaran infrastruknya belum terkoneksi termasuk juga soal pembangunan pelabuhan yang belum tuntas.
Mencermati berbagai permasalahan itu, APPTHI akan terus mendorong reformasi di bidang hukum dan ekonomi, karenanya, solusi tercepat adalah adanya reshufel dari para pejabat bahahannya.
