BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

OPINI

Penting! Reformasi Sebagai Jalan Keluar Ketimpangan di Sektor Agraria

Bernas id Kemiskinan yang masif jumlahnya besar dan sulit diatasi dalam suatu negeri yang kaya sumber daya alamnya hanya bisa terjadi karena kesalahan sistem...

Selasa, 31 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 30 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita opini terbaru →

 Bernas.id – ?Kemiskinan yang masif jumlahnya besar dan sulit diatasi dalam suatu negeri yang kaya sumber daya alamnya, hanya bisa terjadi karena kesalahan sistem ekonomi, politik dan hukum, termasuk pembiaran korupsi. (Bung Hatta).

Ironi, semut mati di toples gula, gambaran untuk negara Indonesia yang mempunyai bumi yang gemahripa loh jinawi tetapi belum bisa memberikan pemerataan kesejahteraan untuk rakyat di negaranya. Sebagai negeri agraris subur ini masih ada warga yang berkubang dari lilitan ketimpangan dan kemiskinan.

Pada 2017, Bank Indonesia (BI) memaparkan Utang Luar Negeri (ULN) sebesar US$ 43,9 miliar. Hasil dari pembagunan yang ada, Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada 2016 juga merilis jumlah rakyat yang miskin mencapai 28,01 juta jiwa.

Kini pembangunan hanyalah dinikmati oleh segelintir orang-orang yang kaya.

Menurut BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masyarakat Indonesia pada februari 2017 mencapai 5,33%, sedangkan yang bekerja pada sektor pertanian hanya 0,27%. Rata-rata gaji buruh/pegawai dalam sebulan pada sektor gas, air, dan listrik mencapai 4,43 juta rupiah, sektor pertanian mencapai 1,75 juta rupiah. Gaji sebulan di Indonesia untuk kaum laki-kali lebih tinggi ketimbang gaji perempuan yaitu, 2,95 juta untuk laki-laki dan 2,27 juta rupiah untuk perempuan.

Artinya permintaan untuk bekerja pada sektor pertanian sangatlah sedikit. Sebab sektor pertanian belum bisa memberikan kesejahteraan bagi para petaninya.

Inilah yang membuat penyerapan tenaga kerja semakin menyusut serta membuat kesejahteraan para petani semakin menurun. Sumbangan dari hasil produksi atau produk domestik bruto di sektor pertanian pada 2016 hanya 13 persen, yang sebelumnya mencapai 22% pada tahun 1991, sehingga kemiskinan dan ketimpangan sangatlah merajalela di pedesaan-pedesaan.

Padahal Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa baik dari sumberdaya alamnya maupun sumberdaya manusia.

Sebagai contoh potensi perikanan Indonesia ditaksir sebesar Rp333 trliun, dan sebanyak 26,16 juta rumah tangga yang berprofesi sebagai petani.

Pun hasil pertanian sagu dengan luas 1,4 hektar di Indonesia bisa mengalahkan hasil panen sagu dengan luas 2,2 juta hektar yang ada di luar negeri.

Di sisi lain, bonus demografi dari penduduk yang berkopenten dalam sektor pertanian akan bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di negeri ini.

Perhatian khusus dari pemerintah selayaknya diberikan.

Pemerintah harus memiliki komitmen untuk melakukan political will untuk mereformasi birokrasi pada sektor agraria ini.

Agar tidak ada lagi cerita pilu kemiskinan dan ketimpangan akibat arus globalisasi di negeri ini.

Menginggat pertanian adalah aset kekayaan alam yang harus kita perhatikan. Luasnya tanah yang masih belum tertanami, merupakan bonus demografi di negeri ini untuk lebih diolah sebagai bisnis pertanian, lahan untuk sawah, kebun, ladang yang bisa memproduksi bahan-bahan pokok yang bernilai jual mahal.

Untuk itu negara haus hadir untuk memberikan solusi bagi masifnya kemiskinan di negeri ini, lewat memberikan sertifikat tanah secara geratis untuk para petani kita yang membutuhkan.

Jasa petanilah kita bisa makan padi. Oleh sebab itu mari kita kawal para petani kita untuk bagkit dari ketidak adilan dan kemiskinan. Hadirkanlah kesejahteraan pada sektor agraria dan para petaninya.

Semoga bumi yang subur ini membawa kemakmuran bagi semuanya.

Tag:#reformasi agraria#ketimpangan agraria#kemiskinan#sumber daya alam#sektor agraria

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita OpiniPilar Kebijakan