BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Komisi III: Tak Perlu Khawatir Ada Densus Tipikor, KPK, dan Jaksa Agung

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Abdul Kadir Karding menyebutkan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Pol...

Senin, 16 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 15 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Abdul Kadir Karding menyebutkan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri akan membantu kerja dan pembarantasan korupsi di Indonesia.

Abdul Kadir menegaskan tidak perlu muncuk kekhawatiran dengan keberadaan Densus Tipikor yang akan menimbulkan persaingan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

“Kalau mereka bisa bersaing dengan positif itu bagus. Akan kencang, misalnya Densus bersaing, KPK bersaing, kejaksaan bersaing, yang penting positif. Jangan bersaing saling bunuh, jangan.

Itu enggak boleh, bukan itu niat kita,” jelasnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (15/10/17).

Ia menegaskan bahwa sejatinya tidak ada persaingan antara ketiga lembaga penegak hukum dalam hal memberantas korupsi. Menurutnya, pembentukan Densus Tipikor juga tak melanggar undang-undang kepolisian dan kejaksaan. Lagi pula, Densus bukan lembaga baru, melainkan unit baru di Polri yang berkoordinasi dengan kejaksaan dalam hal penuntutan.

Pihaknya menilai sistem satu atap antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya berbeda dengan KPK.

Sebab, jaksa di sana tetap merepresentasikan wewenang Jaksa Agung, bukan Densus.

“Jadi setelah penyidikan langsung dikelola kejaksaan. Tapi merepresentasikan Jaksa Agung. Yang ngirim juga harus Jaksa Agung.

Kejaksaan gitu lho. Cuma dia masuk dalam koordinasi Densus,” imbuhnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan