JAKARTA, BERNAS.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon merasa tidak bersalah terkait surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu sudah ditandatangani Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Fadli menyebut langkah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan DPR adalah salah alamat.
“Saya kira salah alamat ya, banyak orang berkomentar tentang surat tapi tidak pernah baca suratnya. Sehingga yang diproduksi dan direproduksi adalah berita-berita hoax.
Itu yang menurut saya dalam asas pemberitaan harus check and recheck,” ungkap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/17).
Baca Juga Ini Pengakuan Fadli Zon yang Teken Surat Penundaan Pemeriksaan Setnov
Politisi Gerindra itu menjelakan surat yang dikirim kepada KPK itu adalah surat aspirasi dari Setya Novanto sebagai masyarakat. Ia menegaskan dalam surat tersebut dirinya tak meminta KPK menunda proses hukum terhadap Novanto terkait kasus korupsi proyek e-KTP.
“Iya, isinya ini, suratnya ini, terlampir. Itu adalah aspirasi Novanto.
Aspirasinya diteruskan. Itu ratusan surat seperti itu. Jadi ada surat kades seperti ini, ada penyerobotan lahan, ada kasus perlindungan hukum, kamu surati semua,” terangnya.
Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono yang juga rekan Fadli menyebutkan surat tersebut terkesan melindungi Novanto dari proses hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Bahkan Arief mengatakan sekalipun Fadli menempati posisi Wakil Ketua DPR, namun sebagai kader partai tetap harus mengkoordinasikan surat tersebut kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.