JAKARTA, Bernas.id ? Pemerintah RI telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perpres ini sekaligus menjadi payung hukum bagi keberadaan sekolah madrasah.
Diterbitkannya Perpres oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (6/9/17), maka madrasah akan mendapatkan anggaran pendidikan dari negara. Perpres ini tak hanya menghapus tentang kebijakan sekolah 8 jam sehari.
“Ini memberikan payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, wali kota, dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter baik di madrasah, baik di sekolah, dan di masyarakat.
Saya kira kekuatan kepentingan Perpres ini ada di situ,” kata Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9/17).
Baca Sah! Sekolah 8 Jam Sehari Dihapus, Jokowi Bahagia Karena Ini
Pada Pasal 1 poin 11 Perpres tersebut disebutkan, Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Sementara, Pasal 15 menyebutkan bahwa pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Baca Juga Perpres PPK, Ketua PBNU: Akhiri Perdebatan Tentang Sekolah
Perpres No 87 Tahun 2017 disambut baik oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Ia membeberkan selama ini madrasah dibiayai secara swadaya dari masyarakat dan tidak ada anggaran dari negara.
Perpres ini membawa kelegaan bagi sekolah-sekolah madrasah yang jumlahnya puluhan ribu da nada di desa-desa. Bahkan, selama ini fasilitas sekolah madrasah terbatas dan gaji para gurunya yang sangat minim.
“Saya katakan ke Presiden madrasah-madrasah desa itu berjumlah 76.000, itu dibangun oleh masyarakat, negara tidak hadir,” ungkap Said.