YOGYAKARTA, HarianBernas.com – Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan yang diselenggarakan setiap tahun di halaman Istana Merdeka merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi kenegaraan republik ini. Upacara yang dipimpin oleh Presiden RI sebagai inspektur upacara tersebut menyesuaikan waktu mulainya dengan saat pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, yaitu pukul 10.00 WIB.
Salah satu bagian yang harus selalu ada pada setiap upacara 17 Agustus adalah pembacaan teks proklamasi sebagai bentuk peringatan bagi rakyat atas apa yang telah dilakukan oleh Presiden RI pertama ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Soekarno sebagai pemimpin dan tokoh sentral saat itu, membacakan teks proklamasi sebagai sesuatu hal yang maha penting bagi nasib bangsa ini.
Sebelum tahun 2006, pembaca teks proklamsi pada setiap peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Negara selalu dilakukan oleh Ketua MPR.
Beberapa Ketua MPR yang pernah tercatat membacakan teks proklamasi pada peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara adalah Harmoko, Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid.
Ditunjuknya Ketua MPR sebagai pembaca teks proklamasi karena dialah sosok representasi perwakilan rakyat, selain sebagai ketua lembaga tertinggi di negeri ini.
Namun, sejak tahun 2006, pembaca teks proklamasi pada peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Negara tidak lagi dilakukan oleh Ketua MPR, melainkan oleh Ketua DPR RI. Menurut Menteri Sekretaris Negara waktu itu, Yusril Ihza Mahendra, yang juga sebagai Panitia Nasional HUT ke-61 Kemerdekaan RI, Amandemen UUD 1945 tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga dari segi keterwakilan rakyat, DPR mempunyai kekuatan yang lebih kuat.
Pada tahun 2016, pembaca teks proklamasi pada upacara detik-detik proklamasi di halaman Istana Negara dilakukan oleh Irman Gusman, Ketua DPD.
Belakangan, Irman Gusman tersangkut perkara korupsi dan kini tengah menjalani penahanan.
Irman kini sudah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, karena terbukti menerima suap sebesar Rp 100 juta untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan swasta. Dia divonis 4,5 tahun penjara.
Jika tradisi pembaca teks proklamasi tetap diberikan kepada Ketua DPR RI, maka pembaca teks proklamasi pada peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara tahun 2017 ini adalah Setya Novanto. Setya Novanto sendiri pernah ditunjuk membacakan teks proklamasi pada tahun 2015.
Seandainya pembaca teks proklamasi pada peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara nanti diberikan kepada Setya Novanto, pertanyaannya adalah apakah bisa dipertanggungjawabkan secara etika?
Sebab, status Setya Novanto saat ini adalah tersangka kasus korupsi KTP Elektronik yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.
KPK resmi menetapkan Setya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E pada 17 Juli 2017.
Kemungkinan Setya Novanto ditunjuk menjadi pembaca teks proklamasi ini tentu memunculkan keberatan banyak pihak. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donald Fariz, menilai Ketua DPR Setya Novanto tidak layak menjadi pembaca teks proklamasi dalam upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Istana pada 17 Agustus 2017 mendatang.
Menurut Donald Fariz, teks proklamasi RI itu suci dan para pejuang rela berdarah-darah hingga akhirnya teks proklamasi itu bisa dibacakan.
Status Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP-E, menurut Donald, mencoreng sejarah negara Indonesia.
“Masa seorang tersangka korupsi. Itu sangat memalukan dan akan jadi sejarah republik ini, bahwa pembaca teks proklamasi adalah seorang tersangka korupsi, yang masih nyaman duduk di kursi pimpinan DPR,” kata Donald.
Sedangkan peneliti ICW, Emerson Yuntho, menghimbau Presiden Joko Widodo sebaiknya menunjuk pihak lain untuk menggantikan Setya membacakan teks proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta. ?Jokowi sebaiknya tidak tunjuk Setya tersangka korupsi proyek E-KTP sebagai pembaca teks proklamasi pada hari kemerdekaan ke-72 mendatang,? kata Emerson.
Menurut Emerson, Setya tidak layak membacakan teks proklamasi karena merupakan tersangka korupsi. Menurutnya, Jokowi harus menutup celah bagi koruptor berpartisipasi di agenda kenegaraan jika Indonesia ingin merdeka dari korupsi.
Emerson berpendapat, orang yang tepat menggantikan Setya membacakan teks proklmasi adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Selain tidak terlibat korupsi, penunjukan Zulkifli juga bagian dari rotasi pembacaan teks proklamasi.
Penolakan agar Setya membaca teks proklamasi, lanjut Emerseon, juga untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia. Sebab, pembacaan teks proklamasi akan dihadiri banyak perwakilan negara lain.
Teks Proklamasi Kemerdekaan RI untuk pertama kalinya dibacakan oleh Ir Soekarno pada tahun 1945. Kemudian, pembacaan teks proklamasi itu menjadi tradisi penting pada setiap upacara peringatan kemerdekaan secara kenegaraan di halaman Istana Negara.
Sejumlah tokoh yang pernah membacakan teks proklamasi pada upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara adalah Agung Laksono (Ketua DPR RI/2006), Ginandjar Kartasasmita (Ketua DPD RI/2007), Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR/2008), Agung Laksono (Ketua DPR RI/2009), Irman Gusman (Ketua DPD RI/2010), Taufik Kiemas (Ketua MPR/2011), Marzuki Alie (Ketua DPR RI/2012), Irman Gusman (Ketua DPD RI/2013), Sidharto Danusubroto (Ketua MPR Pengganti/2014), Setya Novanto (Ketua DPR RI/2015), Irman Gusman (Ketua DPD RI/2016).
