SOLO, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo menyampaikan konstitusi tidak memungkinkan ada kepemimpinan diktator di Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi (MK) se-Asia.
Acara yang bertajuk “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk” ini digelar di aula Universitas 11 Maret, Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/17).
“Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak, apalagi seperti diktator,” ungkap pria yang akrab disapa Jokowi itu.
Baca Juga Jokowi Dipuji Dunia Internasional, Wiranto: Tapi Kok di Dalam Negeri Dihujat?
Jokowi menerangkan Konstitusi di Indonesia memastikan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Bahkan, di antara lembaga-lembaga negara itu pun sama-sama memiliki fungsi pengawasan.
“Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi,” katanya.
Tak hanya mencegah terwujudnya kekuasaan yang diktator, konstitusi Indonesia juga mencegah munculnya mobokrasi.
Mobokrasi adalah pemaksaan kehendak untuk memengaruhi keputusan fungsi pemerintah melalui mobilisasi massa.
“Konstitusi juga mencegah munculnya mobokrasi yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa sehingga dengan koridor itu akan terbangun demokrasi yang sehat demokrasi yang terlembaga,” terang mantan Wali Kota Solo itu.
Baca Juga Ini Tanggapan Jokowi Soal Kesepakatan SBY-Prabowo Awasi Pemerintahan