JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan seluruh jajarannya bersikap netral dalam ranah politik. Tahun depan, kembali digelar Pilkada Serentak 2018 dan akan dimulainya tahapan-tahapan pesta demokrasi Pemilu 2019.
“Tahapan-tahapan politik, tahapan-tahapan Pemilu sudah dimulai, maka intensitas politik sudah dimulai dan digenderangkan,” ungkap Yasonna dalam upacara bulan semarak kemerdekaan RI yang digelar di Kemenkumham, Kuningan, Senin (31/7/17).
Baca Baru Disahkan DPR, UU Pemilu Digugat ke MK
Pihaknya meminta agar aparatur sipil negara untuk tetap teguh dan bersikap netral dalam pesta demokrasi. Menurut Yasonna, aparatur sipil negara merupakan salah satu elemen pemersatu bangsa.
Oleh karena itu, di tengah munculnya isu-isu disintegrasi yang dapat memecah belah bangsa serta dimulainya tahapan politik maka aparatur sipil negara harus mampu mejadi pemersatu bangsa.
“Eksistensi kita sangat dibutuhkan di tengah kondisi bangsa Indonesia yang saat ini rawan disintegrasi yang mampu memecah belah persatuan,” kata politisi PDI-P ini.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengungkapkan Pemilu 2019 harus sudah dimulai pada Agustus 2017.
Sesuai ketentuan Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum harus memulai tahapan pemilu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU juga menyepakati pemungutan suara akan berlangsung pada 17 April 2019.
Baca Ingin Maju Pilpres 2019, Yusril Mahendra Ajukan Gugatan UU Pemilu ke MK
“Dalam suatu rapat kita sudah bersepakat pemungutan suara sudah akan dilaksanakan kalau saya tidak lupa pada 17 April 2019. Itu artinya Agustus kita harus mulai,” ujar Arief, di kantor KPU, Jumat (21/7/17).