BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kisruh Beras Premium

YOGYAKARTA HarianBernas com Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh temuan Satgas Pangan saat menggeledah sebuah gudang beras milik PT Indo Beras Unggul PT IBU di...

Rabu, 26 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 25 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

YOGYAKARTA, HarianBernas.com ? Masyarakat Indonesia dikejutkan oleh temuan Satgas Pangan saat menggeledah sebuah gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Jalan Rengas km 60 Karangsambung, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7). Tim Satgas Pangan menemukan 1.100 ton beras siap edar bermerek Maknyuss dan Cap Ayam Jago yang disinyalir merupakan beras bersubsidi yang ?direkayasa? menjadi beras premium.

Bahkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang hadir saat penggerebegan di gudang itu menyebut negara telah dirugikan puluhan triliun rupiah akibat ulah PT IBU tersebut.

“Mereka mengambil beras dari petani, gabah kering dikirim, digiling, beras tersebut dalam kualitas tertentu dioplos dan diberi merk seolah salah satunya beras premium,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7). Berdasarkan hasil penyidikan, diperoleh informasi bahwa PT IBU melakukan pembelian gabah di tingkat petani lebih mahal dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah. Hal ini mengakibatkan matinya pelaku usaha lain karena tidak bisa maksimal dalam melakukan pembelian gabah.

Dengan membeli dengan harga lebih tinggi, PT IBU akan memperoleh mayoritas gabah dibandingkan dengan pelaku usaha lain.

Petani juga akan lebih memilih menjual Gabah ke PT IBU karena PT IBU membeli gabah jauh di atas harga pemerintah.

Beras yang dikemas dengan merk premium kemudian dibanderol harga berkisar Rp 13.700 hingga Rp. 20.400 per kilogram. Harga penjualan di tingkat konsumen terhadap beras produk PT IBU tersebut juga jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp. 9.500 per kilogram.

Rikwanto mengatakan, orang-orang yang diduga terlibat dalam aktivitas produksi itu tengah dimintai keterangan. Pelaku diduga melanggar Pasal 383 KUHP dan pasal 141 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berita penggerebegan gudang beras oleh Tim Satgas Pangan itu jelas mengusik rasa penasaran masyarakat.

Namun, benarkah PT IBU telah melakukan kejahatan dengan ?merekayasa? beras bersubsidi menjadi beras kelas medium dan premium seperti yang dituduhkan itu?

Mantan Sekretris kementrian BUMN, Said Didu, saat dihubungi Bernas, Selasa (25/7) sore, menjelaskan banyak hal tentang krisruh beras premium ini. Said menyoroti lima hal yakni tentang pengertian subsidi, tentang HPP (Harga Patokan Pemerintah) dan HET (Harga Eceran Tertinggi), soal kerugian Negara, soal beras oplosan dan soal peran Bulog. ?Yang saya persoalkan adalah pembelokan pengertian terhadap hal-hal prinsip. Ini harus saya luruskan karena kalau dibelokkan pengertiannya, bisa berdampak hukum,? ujarnya.

Menurut Said Didu, subsidi adalah hak rakyat untuk menerima bantuan pemerintah untuk mengurangi beban hidupnya. ?Seolah-olah subsidi itu dipandang sebagai utang rakyat kepada Negara, padahal itu hak rakyat,? ujarnya.

Said Didu tidak sependapat jika kerugian Negara itu ditafsirkan bahwa karena petani menjual gabah lebih mahal seakan-akan marginnya merupakan kerugian Negara.

Padahal, katanya, kerugian Negara terjadi jika menggunakan uang Negara bukan untuk peruntukkannya atau menghalangi masuknya pendapatan Negara.

?Ini (dalam kasus PT IBU, red) dimana kerugian negaranya? Ini bahaya sekali. Tidak ada kerugian Negara.

Nanti ada petani menjual lebih mahal dari HPP lalu dianggap merugikan Negara, dianggap melakukan korupsi, maka masuklah semua petani ke penjara.

Masak petani menjual lebih mahal dianggap korupsi. Yang bener aja dong,? kata Said Didu.

Said Didu juga menjelaskan soal HPP.

Menurutnya, HPP adalah harga minimum yang harus dibeli Bulog terhadap gabah atau beras petani. Kalau di atas, tidak melanggar. Itu hanya standar pembelian Bulog kepada gabah petani.

Soal HET yang menentukan harga terendah Rp 7.300 dan tertinggi Rp 9.000, menurut Said Didu, juga ada salah penafsiran.

Seolah-olah tidak boleh melebihi Rp 9.000. ?Padahal sebenarnya maksud dari HET adalah apabila harga beras di bawah Rp 7.300 maka Bulog harus membeli beras.

Apabila harga beras diatas Rp 9.000, maka Bulog boleh masuk membeli beras, baru kemudian melakukan operasi pasar. Kalau diatas Rp 9.000 maka ditangkap karena melanggar HET,?

paparnya.

Said Didu mengaku mendapat informasi tidak sedikit orang yang ditangkap di daerah karena dianggap menjual lebih mahal. ?Cobalah sekarang ke pasar, adakah beras yang dijual di bawah Rp 10.000?

Berarti harus ditangkap semua, dong,? ujarnya.

Tentang beras oplosan, Said Didu menyatakan, seakan-akan mengoplos beras adalah tindakan yang salah. Said mengatakan tidak setuju menyebut beras oplosan. ?Saya lebih setuju dengan istilah beras racikan. Diracik sehingga ketemu tingkat kepulenan yang sesuai dengan kesukaan konsumen,? ujarnya.

Menurut Said Didu, meracik adalah mencampur jenis beras satu dengan jenis beras lainnya. ?Ini tidak ada kaitan dengan kadar gizi.

Sebab, kadar gizi beras hampir semua sama. Jadi dicampur apapun tidak berubah (nilai gizinya),? jelasnya.

Soal peran Bulog, Said Didu menyebut ada dua peran yakni pengelola barang subsidi dan penyangga produk petani. ?Bulog tidak boleh membeli sesuatu yang merugikan Negara kalau beli diatas HPP karena dia menggunakan dana Negara. Tapi kalau swasta membeli diatas HPP, itu tidak salah karena menguntungkan petani dan itu bukan menggunakan uang Negara.

Lalu dimana kerugian negaranya? Uang-uang sendiri, kok,? ujarnya. 

Said menyimpulkan, muncul kesan seakan-akan petani tidak boleh menjual produknya lebih tinggi. ?Kalau mau ngatur harga, aturlah harga motor supaya murah, jangan menekan harga petani,? ujarnya.

Said menambahkan, muncul persepsi seakan-akan petani tidak boleh menikmati keuntungan lebih. Menurut Said Didu, kasus yang muncul belakangan ini dapat mematikan kreatifitas orang untuk menemukan teknologi efisiensi yang lebih tinggi sehingga dia bisa menghasilkan beras berkualitas dan meningkatkan pendapatan petani.

Kemudian, tentang tengarai adanya pihak-pihak yang memanfaatkan subsidi untuk kepentingan pribadi, Said Didu mengatakan silakan saja tangkap semua mafia yang memainkan subsidi. ?Tapi jangan larang petani untuk menikmati harga yang lebih tinggi,? tegasnya.

Sementara itu, Dr Bayu Krisnamurti, Dosen FEM IPB yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, saat dihubungi Bernas dari Yogyakarta, Selasa (25/7), mengatakan bahwa konsumsi beras di tingkat masyarakat Indonesia saat ini telah berkembang sangat pesat.

Konsumen beras ada yang mencari beras rendah glikenik index untuk mereka yang menderita diabet.

?Ada yang nyari beras merah. Ada yang nyari beras merah campur hitam. Ada yang nyari beras wangi melati.

Ada yang nyari beras organik. Ada yang nyari beras rada lengket supaya bisa dipakai sumpit kayak beras untuk sushi. Macam-macam.

Beras tidak tunggal. Itu adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri,? ujarnya kepada Bernas.

Beras-beras dengan ciri spesifik seperti itu, kata Bayu, makin banyak sejalan dengan makin banyaknya penduduk yang berpendapatan lebih tinggi dan mereka dengan kesadaran yang makin tinggi juga terhadap kesehatan serta selera kuliner. ?Untuk kelompok konsumen itu tidak ada cara yang lebih baik selain dibiarkan mekanisme pasar yang bekerja. Harga beras juga ada yang Rp 100 ribu per kilogram.

Ya biar saja, sepanjang konsumennya memang bersedia membeli,? ujarnya.

Lalu, lanjut Bayu, ada beras untuk kelompok menengah. ?Ini yang jumahnya terbanyak. Kelompok inipun sudah mulai menginginkan beras yang tidak lagi sekadar komoditi. Mereka minta kemasan, umumnya 5-10 kg, juga minta ada merek, minta ada label atau penjelasan atas kualitas berasnya.

Mereka juga makin sensitif atas jenis beras seperti Pandanwangi, Rojolele, Cianjur Kepala, beras Solok, dan sebagainya. Bahkan ada konsumen yang sensitif lokasi. Pandanwangi Klaten, misalnya,? paparnya.

Kisruh tentang beras premium dengan pemicu penggrebegan gudang beras milik PT IBU ini tampaknya akan terus bergulir.

Yang jelas, hingga saat ini aparat kepolisian belum menentukan siapa yang menjadi tersangka atas kasus tersebut.

Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan informasi yang benar dan utuh tentang kisruh beras premium ini.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Kisruh Beras Premium”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan