BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ingin Maju Pilpres 2019, Yusril Mahendra Ajukan Gugatan UU Pemilu ke MK

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memiliki rencana ingin maju Pilpres 2019 mendatang. Inilah alasan Yusril hendak mengajukan uji materi...

Senin, 24 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memiliki rencana ingin maju Pilpres 2019 mendatang."

🗓️ Dipublikasikan pada 23 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memiliki rencana ingin maju Pilpres 2019 mendatang. Inilah alasan Yusril hendak mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-Undang Pemilu yang baru, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Yusril ingin mengajukan gugatan ke MK agar aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau disebut presidential threshold dihapuskan.

Sehingga semua partai yang sudah lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM bisa mengusung calonnya sendiri.

“Insya Allah saya mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, karena partai saya PBB telah memutuskan untuk mendukung saya maju ke pencalonan presiden tahun 2019 nanti,” ungkap Yusril, Minggu (23/7/17).

Ketentuan presidential threshold itu dinilainya menghambat proses pencalonan PBB. Hambatan ini tak hanya terjadi terhadap dirinya tetapi dihadapi oleh semua bakal calon presiden lainnya. Ia mencurigai presidential threshold 20-25 persen seperti itu, nampaknya hanya didesain untuk hanya memunculkan calon tunggal, Joko Widodo.

Ia memperkirakan Presiden Joko Widodo  akan didukung parpol pendukungnya saat ini, yakni PDI-P, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PAN dan PKB.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan