BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Menunggu Fatwa MK

YOGYAKARTA HarianBernas com DPR RI akhirnya berhasil mengesahkan Undang undang Pemilu serentak tahun 2019 melalui rapat paripurna yang berakhir Jumat 21 7 dini...

Sabtu, 22 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 21 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

YOGYAKARTA, HarianBernas.com ? DPR RI akhirnya berhasil mengesahkan Undang-undang Pemilu serentak tahun 2019 melalui rapat paripurna yang berakhir Jumat (21/7) dini hari. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang juga tersangka kasus megakorupsi KTP-E ini berjalan alot, diwarnai dengan aksi walk out empat fraksi yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

UU Pemilu 2019 itu akhirnya diketuk setelah 539 anggota dewan menyetujui opsi A, mengalahkan 217 anggota dewan lainnya yang menyetujui opsi B.

Dengan demikian, UU Pemilu 2019 ini didukung oleh enam fraksi di DPR RI yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP..

Pengesahan UU Pemilu serentak 2019 tersebut sekaligus mengakhiri polemik atas lima isu krusial yang belum mencapai kesepakatan dalam pembahasan di tingkat Pansus.

Lima isu tersebut adalah soal sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen, metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil.

Opsi paket A digunakan pada UU Pemilu serentak 2019 karena memperoleh dukungan suara lebih banyak pada rapat paripurna dewan.

Opsi A terdiri dari sistem pemilu terbuka presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10.

Presidential threshold menjadi isu yang paling menimbulkan perdebatan. Presidential threshold yang akhirnya diputuskan adalah 20-25 persen, yakni 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sedangkan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 digelar secara serentak..

Ketentuan presidential threshold sebesar 20-25 persen itu sebenarnya sudah diberlakukan pada UU Pemilu lama (UU No 8 tahun 2012).

Bedanya, pada pemilu 2014, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilakukan terpisah atau pada waktu yang tidak bersamaan.

Pemilu legislatif dilakukan lebih awal, hasilnya dijadikan modal untuk mengusung calon presiden pada pemilu presiden.

Sedangkan pada pemilu 2019 nanti, pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak atau bersamaan.

Artinya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki setidaknya 20 persen kursi DPR.

Tentang mekanisme pencalonan presiden pada pemilu 2019 tersebut, diatur pada pasal 190. Pasal tersebut menyebutkan: pasangan calon (presiden dan wakil presiden) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.

Uji Materi Persoalan presidential threshold ini ternyata menjadi fokus perhatian sejumlah parpol, khususnya yang tidak setuju dengan pengesahan UU Pemilu 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, langsung menyampaikan ?ancaman? bahwa partainya akan mengajukan uji materi UU Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi. ?Ancaman?

itu dilakukan beberapa saat setelah UU Pemilu 2019 disahkan rapat paripurna DPR RI, Jumat (21/7) dini hari.

“Tentu saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh, termasuk uji materi RUU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Fadli Zon.. Hal itu, menurut dia, mengacu pada Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara bersamaan. Karena itu, dia menegaskan, bahwa seharusnya tidak ada ambang batas partai politik untuk mengajukan calon presiden.

“Keserentakan itu menurut para Ketua MK, baik Hamdan Zoelva maupun Mahfud MD demikian tidak ada lagi presidential treshold,” ujarnya.. ?Ancaman? untuk membawa UU Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi juga dilakukan pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prof Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (21/7), Yusril menyatakan akan mengajukan uji materi ke MK setelah UU Pemilu 2019 tersebut ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam Lembaran Negara.

Yusril menyatakan tidak sepakat dengan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional seperti yang diatur dalam UU Pemilu 2019. “Perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah. Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan konstitusi,” kata Yusril yang pernyataannya itu juga tersebar di media sosial.

Menurut Yusril, ketentuan presidential threshold bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.. Pasal 6A ayat (2) itu berbunyi, “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Sementara, Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa pemilihan umum yang diikuti parpol, yakni memilih anggota DPR dan DPRD..

Oleh karena itu, Yusril menilai pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD.

Menurutnya, Pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, presidential treshold seharusnya tak ada.

“Apalagi pemilu serentak yang perolehan kursi anggota DPR-nya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” katanya.

Yusril berharap Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal penegakan konstitusi akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu.

Ia berharap MK tidak diintervensi oleh siapapun.

“Andaikan tidak ada yang lain yang akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ini secara sah dan konstitusional, maka tidak masalah bagi saya untuk sendirian saja berjuang menghadapi Presiden dan DPR di Mahkamah Konstitusi nanti. Kebenaran toh tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik,” kata Yusril.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mempersilakan pihak-pihak yang akan mengajukan uji materi (judicial review) Undang-undang Pemilu.

“Kan UU Pemilu sudah diketok. Ada empat fraksi yang tidak setuju.

Soal UU Pemilu silakan mekanismenya ada. Kalau mau menggugat ke MK silakan, itu mekanisme dan hak setiap orang,” kata Yasonna di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (21/7)..

“Kalau ada masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan silakan.

Tapi keputusan kemarin itu adalah keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR, bahwa ada yang WO (walk out) itu sah saja,” tambah Yasonna.

Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. “Soal nanti akan ada elemen masyarakat atau anggota partai politik yang tidak puas, ya silakan, ada mekanismenya, lewat MK.

Yang penting malam hari ini pemerintah bersama DPR menyelesaikan undang-undang ini,” kata Tjahjo usai Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (21/7).

Menurut Tjahjo, presidential threshold yang disahkan dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu sudah sesuai dengan konstitusi. “Sebagaimana pandangan yang kami sampaikan, berkaitan dengan presidential threshold itu adalah konstitusional. Baik itu mencermati UUD 45 atau dua keputusan MK,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan, pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan UU Pemilu sehingga tidak menjadi opini di masyarakat bahwa pemerintah dan DPR menghambat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak. Menurut dia, KPU harus mempersiapkan tahapan Pemilu 2019 pada awal Agustus 2017 melalui pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Dasar KPU membuat peraturan penyelenggaraan pemilu serentak adalah UU,” jelasnya.

Jika uji materi seperti yang disampaikan Fadli Zon dan Yusril Ihza Mahendra tersebut benar-benar dilaksanakan, maka rakyat masih harus menunggu fatwa yang akan disampaikan Mahkamah Konstitusi, nantinya.

Pemilu Amerika Serikat Sistem pemilu presiden di Indonesia sangat berbeda dengan sistem yang digunakan Amerika Serikat.

Sistem pemilu Amerika Serikat menerapkan sistem Distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon, hanya akan ada satu pemenang.

Dengan begitu, daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya, dan tentu saja banyak suara terbuang.

Pemilihan Presiden Amerika Serikat terbagi menjadi 2 tahapan. Pertama, Pemilu Pendahuluan. Tahap ini berlangsung dari bulan Januari sampai Juni di tahun berlangsungnya Pemilu.

Tahap ini bertujuan untuk menentukan satu calon Presiden dari partai, baik Republik ataupun Demokrat.

Pemilu pendahuluan diikuti oleh sejumlah bakal calon Presiden dari partai yang sama untuk memperebutkan posisi calon Presiden dari partai tersebut.

Para bakal calon akan berkampanye ke seluruh 50 negara bagian.

Mereka membuat iklan dan berdebat satu sama lain untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai calon yang layak mewakili partai dan bertarung dengan calon dari partai lain.

Para bakal calon itu akan dipilih langsung oleh simpatisan partai di setiap negara bagian.

Bakal calon dengan suara tertinggi akan dinobatkan sebagai calon Presiden dalam Konvensi Nasional yang dihelat antara bulan Agustus-September.

Kedua, tahap Pemilu Presiden.

Setelah resmi dinobatkan dalam Konvensi Nasional partai, dua calon Presiden bersama calon wakil presiden mulai gencar melakukan kampanye di televisi, koran, dan media sosial untuk menarik minat pemilih.

Selain itu, mereka juga akan melakukan debat terbuka, yang disiarkan langsung televisi Nasional.

Debat dilakukan empat kali, terdiri atas tiga kali untuk calon Presiden dan satu kali untuk calon wakil Presiden.

Pemilu Presiden dilakukan pada hari Selasa di minggu kedua di bulan November, atau diantara tanggal 4-8 November.

Bagi Presiden yang terpilih akan dilantik pada 20 Januari di tahun berikutnya.. Pada Tahapan Pemilihan, pemilih memberikan suara kepada ?elector?

dan kemudian elector inilah yang memberikan suara (electoral votes) kepada calon presiden.

Proses tidak langsung inilah yang disebut Electoral College. Electoral College adalah dewan pemilih yang akan memilih presiden. Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu.

Para utusan itu sudah berjanji di awal untuk memilih kandidat tertentu.. Electoral College sendiri adalah lembaga konstitusional Pilpres AS.

Ide menggungkan Electoral College pertama muncul pada 1787, tahun yang sama ketika Undang-Undang Amerika dituliskan.

Di Pasal II Bab 1 Undang-Undang disebutkan kerangka pikiran Electoral College, yakni: Setiap negara bagian hendaknya menunjuk, sebagaimana diatur perundang-undangan, sejumlah Electors, setara jumlah Senator dan Perwakilan (Representative) yang layak mewakili negara bagian di dalam Kongres: namun tak boleh ada Senator atau Representative, atau seseorang yang menjabat yayasan atau memperoleh laba atas nama Amerika Serikat, ditunjuk sebagai Elector.

Jumlah utusan pada Electoral College (dewan pemilih), yaitu dua orang ditambah jumlah anggota kongres dari negara bagian tersebut. Jadi, beberapa negara bagian berpenduduk besar memiliki jumlah utusan terbanyak. Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden sebenarnya merupakan pemilu dengan cara tidak langsung, tetapi diwakilkan pada dewan pemilih sebab pemenangnya ditentukan oleh suara dewan pemilih dalam Electoral College saat hari pencoblosan.

Presiden terpilih nanti adalah yang mendapat suara terbanyak dalam Electoral Votes, bukan popular votes.

Proses ini merupakan ketentuan konstitusi AS, untuk menemukan jalan tengah antara pemilihan langsung dan pemilihan melalui Kongres.

Intinya, pilihan rakyat tak mutlak menentukan kemenangan seorang calon presiden. Sebab dalam pelaksanana pemilihan calon presiden dan wakil presiden Amerika Serikat memakai sistem Electoral College..

Anggota Electoral College (Dewan Pemilih) berjumlah 538 dari 50 negara bagian. Tiap negara bagian memiliki 2 senator sehingga total ada 100 senator.

Sisa 435 anggota electoral college merupakan perwakilan anggota kongres berdasar jumlah penduduk 50 negara bagian.

Sedangkan 3 orang merupakan wakil dari Distrik Colombia atau Washington DC. Nantinya, anggota Electoral College yang telah terpilih akan melakukan pemilihan presiden.

Kandidat yang lebih dulu mencapai 270 suara, adalah pemenangnya.(*/ant)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Menunggu Fatwa MK”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan