BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Polri Jadi Jembatan Pansus Hak Angket dengan KPK

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengungkapkan posisi Polri saat ini menjadi jembatan atau penghubung antara Pansus Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...

Kamis, 20 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 19 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengungkapkan posisi Polri saat ini menjadi jembatan atau penghubung antara Pansus Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Posisi Polri saat ini adalah sebagai jembatan yang baik untuk menyamakan persepsi konstruksi berpikir publik antara apa yang terjadi dengan pansus dan apa yang terjadi dengan penegakan hukum oleh KPK,” ungkap Wakapolri Syafruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/17).

Pihaknya meyakini, Pansus Hak Angket KPK yang digulirkan DPR RI bukan untuk melemahkan KPK. Begitu pula dengan penetapan tersangka dan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK diyakini Wakalpori tidak terkait dengan Pansus Hak Angket KPK.

“Tidak ada DPR membuat pansus karena KPK mau dihambat melaksanakan penegakan hukumnya. KPK juga melaksanakan penegakan hukum, kasus-kasus yang sekarang ditangani bukan karena di pansus oleh DPR,” kata Syafruddin.

Pihaknya meminta agar posisi lembaga negara Polri, KPK, dan DPR tidak lagi dipertentangkan.

Khususnya dalam hal penanganan kasus korupsi di Tanah Air. Menurutnya, KPK, Polri, dan DPR sudah memiliki tugas dan jalannya masing-masing sehingga tidak perlu lagi dipertentangkan.

“Jangan ada yang terganggu. DPR juga jangan ada terganggu tugasnya, KPK juga jangan ada yang mengganggu tugasnya.

Polri juga,? tuturnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan