BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pemerintah Dinilai Gagal Paham Karena Blokir Telegram

Alamat web.telegram.org. resmi diblokir oleh pemerintah. Tentu saja ini membuat pengguna setia Telegram tidak terima....

Senin, 17 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Alamat web.telegram.org. resmi diblokir oleh pemerintah."

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

HarianBernas.com ? Alamat web.telegram.org. resmi diblokir oleh pemerintah. Tentu saja ini membuat pengguna setia Telegram tidak terima. Aksi pemblokiran yang dilakukan pemerintah dinilai menjadi kemunduran bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Hal ini dikatakan oleh Anthony Leong, Pakar Komunikasi Digital.

“Gagal paham jika langsung diblokir, ini kemunduran teknologi di tengah kemajuan zaman. Jika memang ada keluhan soal konten bisa langsung disurati ke Telegram, tapi nyatanya sampai sekarang menurut CEO Telegram belum menerima permintaan resmi dari Indonesia,” ujar Anthony di Jakarta, pada Minggu (16/7) lalu.

Anthony mengungkapkan akan ada banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat jika Telegram diblokir.

?Bagaimana kita bisa terus berkembang dalam ekonomi jika media sosial nantinya ditutup. Ini Telegram ditutup saja berapa banyak UMKM yang merugi, berapa banyak pedagang online yang omsetnya turun signifikan.

Ini harus jadi konsen pemerintah,” ujar pengusaha itu.

Sebelumnya, Kemenkominfo mengancam media sosial asing yang tidak membuka kantor di Indonesia, akan ditutup di kemudian hari. Menurunt Anthony, ini adalah ancaman yang kurang relevan.

“Sekarang kita di zaman serba digital, perusahaan media sosial itu platformnya yang dijual. Sama seperti Uber, apa dia harus sediakan taksi, Airbnb juga tidak perlu miliki hotel sendiri untuk penyewaan.

Ini hanya soal teknis. Cukup koordinasi dengan PIC yang ditunjuk untuk wilayah-wilayah tertentu,” lanjutnya.

Mulai Jumat (14/7), Telegram resmi diblokir oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan Telegram membahayakan keamanan negara karena tidak memiliki SOP untuk meangani kasus terorisme.

“Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” kata Kemenkominfo.

Sedangkan Pavel Durov, CEO Telegram, belum menerima pemberitahuan dan keluhan dari pemerintah Indonesia.

“Itu aneh.

Kami belum pernah menerima permintaan atau keluhan dari pemerintah Indonesia. Kami akan menyelidikinya dan mengumumkan hasilnya,” tulis Durov di akun Twitternya, @durov.

Tag:#blokir telegram#web.telegram.org#pemerintah gagal paham#kebijakan blokir#pengguna telegram

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan