JAKARTA, HarianBernas.com ? Istana Kepresidenan menanggapi langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hendak menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Adalah hak setiap warga negara untuk mempertanyakan atau bahkan melakukan upaya hukum terhadap sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah,” ungkap Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi, Kamis (13/7/17).
Pihaknya memastikan Presiden Joko Widodo akan menghormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat. “Presiden menghormati upaya hukum itu selama dilakukan dengan mekanisme hukum yang belaku,” katanya.
Sebelumnya, Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan gugatan itu akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/7/17) pekan depan. Ia akan datang bersama sejumlah ormas sebagai pihak penggugat Perppu No 2/2017. Gugatan itu dilayangkan ke MK untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum dan membubarkan ormas.